Oleh Ajip Rosidi

Kerajaan Malaysia sejak lama memperlihatkan langkah-langkah positif untuk memajukan salah satu bahasa resminya, yaitu bahasa Malaysia. Di Malaysia kecuali bahasa Malaysia (tadinya bahasa Melayu), bahasa Cina, Inggris dan Tamil pun menjadi bahasa resmi. Tapi yang dikembangkan oleh pemerintah Malaysia terutama hanya bahasa Malaysia.

Dalam memajukan bahasa Malaysia, pemerintah Malaysia sangat bersungguh-sungguh. Kecuali melakukan langkah-langkah di dalam negeri, baik dalam hal pendidikan bahasa dan sastera Malaysia di sekolah-sekolah dan di masyarakat maupun dalam usaha membina dan mendorong agar orang banyak menulis dalam bahasa tersebut baik karya ilmu maupun karya sastera, mereka pun membuat berbagai langkah untuk menarik minat orang mancanagara terhadap bahasa Malaysia. Mereka menyediakan tenaga pengajar bahasa dan sastera Malaysia di berbagai perguruan tinggi di luar negeri yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sementara pihak Indonesia adem-ayem saja menghadapi minat orang luar terhadap bahasa Indonesia, bersikap pasif dengan menyerahkan seluruh insiatif dan langkah (serta biaya) kepada pihak asing, pemerintah Malaysia bersifat agresif. Di samping menyediakan tenaga pengajar (dengan biaya ditanggung oleh pemerintah Malaysia), asal perguruan tinggi yang bersangkutan membukakan pintu bagi pengajaran bahasa dan sastera Malaysia, pemerintah Malaysia juga menyediakan dana untuk mengundang para sarjana bahasa dan sastera Indonesia untuk juga memperhatikan dan membuat penelitian tentang bahasa dan sastera Malaysia yang hasilnya kemudian diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Karena sikap dan langkah pemerintah Malaysia seperti itu, maka sekarang banyak ahli mancanagara tentang bahasa dan sastera Indonesia “berhijrah” menjadi pemerhati, peneliti dan penerjemah bahasa Malaysia, paling tidak perhatiannya sekarang lebih besar terhadap bahasa dan sastera Malaysia, seperti antara lain Dr. Monique Lajoubert dari Perancis, Dr. Wendy Mukherjee dan Harry Aveling dari Australia, Prof. Parnickel dari Rusia (sekarang sudah meninggal), dll.

Maka kita tak usah merasa heran apalagi cemburu kalau ternyata perhatian orang dan sarjana asing terhadap bahasa dan sastera Malaysia kian meningkat sementara perhatian terhadap bahasa dan sastera Indonesia kian kecil. Kita merasa bangga kalau mendengar ada orang asing yang mempelajari dan menjadi pakar bahasa dan sastera nasional kita, tetapi kita tidak pernah memelihara minat itu agar terus tumbuh. Seakan-akan kita yakin bahwa bahasa dan sastera Indonesia itu begitu hebat dan begitu kaya isinya sehingga akan selalu menarik minat orang asing untuk mempelajarinya. Kita tidak melihat bahwa untuk bahasa-bahasa yang memang hebat dan memang kaya isinya seperti bahasa Inggris dan bahasa Jerman pun, pemerintah negaranya masih menganggap perlu untuk mempromosikannya di luar negeri dengan mengadakan lembaga yang khusus untuk itu dengan menyediakan biaya yang khusus pula.

Kita selalu mengatakan bahwa untuk kegiatan seperti itu kita tidak punya dana. Ya, untuk kegiatan kebudayaan, kesenian dan bahasa dan sastera pemerintah kita selalu mengatakan tidak punya biaya. Tapi untuk menempatkan orang-orang sebagai wakil bangsa di perwakilan-perwakilan di negara-negara yang kebanyakan tak kita ketahui apa manfaatnya, ternyata selalu ada uang. Banyak perwakilan RI yang sebenarnya lebih baik ditutup karena hanya menghabiskan uang saja. Sebagai bangsa miskin yang hidupnya dari utang, tak perlulah kita bermegah-megah dengan membuka perwakilan (kedutaan, kedutaan besar, konsulat ataupun konsulat jenderal) yang sama sekali tak efisien. Para diplomat homestaff kita, banyak yang mendapat fasilitas yang sama dengan yang hanya diperoleh dutabesar negara maju, antaranya boleh membawa pembantu atas biaya negara. Padahal yang dikerjakannya umumnya hanyalah urusan administrasi yang rutin, sehingga nasib warga bangsa kita yang menjadi TKI atau TKW di luar negeri baru menjadi perhatian mereka kalau sudah menjadi kasus di pengadilan atau sesudah bunuh diri – dan selalu telah terlambat dan tak pernah berhasil dibela. Kebanyakan (artinya tidak semua) diplomat kita yang ditempatkan di luar negeri hanya sibuk mencari barang obral atau barang yang bisadijualdengan menguntungkan di tanah air untuk dibawa pulang – dengan biaya negara.

Jadi yang tidak ada itu bukan dananya, bukan uangnya, melainkan kemauannya. Kemauannya tidak ada karena kita tidak mempunyai kesadaran akan arti kebudayaan, kesenian dan bahasa serta sastera bagi bangsa. Kita menganggap kebudayaan itu hanya sebagai barangjadi merupakan komiditi yang laku dijual, karena itu kebudayan disatukan dalam satu departemen dengan pariwisata. Kita menganggap kebudayaan itu sejenis dengan pariwisata, yaitu sesuatu yang digemari oleh orang asing yang untuk itu mereka bersedia mengeluarkan dolar. Yang menarik perhatian kita hanya dolar yang akan dihasilkannya dan karena itu kita tidak pernah menganggap kebudayaan itu sebagai proses yang mempengaruhi eksistensi kita sebagai bangsa. Waktu disatuatapkan dengan pendidikan, kebudayaan hanyalah jadi pelengkap; tetapi rasanya masih lebih tepat daripada disatuatapkan dengan pariwisata.

Kenyataan bahwa dahulu kebudayaan disatuatapkan dengan pendidikan tetapi sekarang pindah menjadi disatuatapkan dengan pariwisata, menggambarkan alam pikiran kita sebagai bangsa: dahulu kita lebih idealistis, menempatkan kebudayaan sejajar dengan pendidikan; tetapi sekarang setelah kita menganggap pendidikan merupakan kegiatan bisnis yang bisa menghasilkan uang, maka pandangan kita terhadap kebudayaan juga berubah. Sekarang kita melihat kebudayaan sebagai sumber devisa. Ironisnya berpindahnya kebudayaan disatuatapkan dengan pariwisata itu dilakukan ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang konon budayawan.

Memang antara budayawan dan buayawan hanya beda satu huruf. Lagipula kita tidak tahu mahluk macam apa sebenarnya “budayawan” itu. “Sasterawan” kita tahu, ialah orang yang berolah sastera. “Wartawan” kita tahu, ialah orang yang biasa membuat atau terlibat dengan kegiatan jual-beli warta. “Hartawan” kita tahu, ialah orang yang mempunyai harta. “Dramawan” kita tahu, ialah orang yang aktif dalam bidang drama atau teater. “Seniman” kita tahu, ialah orang yang berkesenian, menciptakan kesenian……

Tetapi “budayawan”? Asal ada orang yang tidak jelas masuk ke dalam “wan” yang lain, mudah saja disebut budayawan. Artinya budayawan adalah yang bukan sasterawan, yang bukan dramawan, yang bukan seniman, yang bukan wartawan …..

Dan kalau orang seperti itu karena keajaiban nasib menjadi presiden, ya lantas melahirkan hal-hal yang ajaib – yang celakanya akan menentukan kehidupan kita sebagai bangsa pada masa yang akan datang.***