Makalah Pelatihan Kepemimpinan Putra Sunda yang diadakan oleh Gema Jabar tanggal 21 Agustus 2006

Panitia meminta saya berbicara tentang “Kajian Sejarah dan Falsafah Sunda”. Sejarah dan Falsafah adalah dua bidang kajian yang berlainan dan masing-masing memerlukan keahlian sendiri, sedangkan saya bukan ahli dalam keduanya. Saya mau menerima permintaan Panita, namun hanya mengenai salah satu bidang saja, ialah tentang Falsafah Sunda. Bukan karena saya merasa tahu tentang falsafah Sunda, melainkan karena belakangan ini saya dengar banyak sekali orang yang berbicara tentang “falsafah Sunda” yang menimbulkan tandatanya pada diri saya. Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan “falsafah Sunda”? Yang saya tangkap kalau saya dengar orang berbicara atau menulis tentang “fasafah Sunda” hanyalah pikiran-pikiran orang itu sendiri yang sering tidak rasional, tidak sistimatis dan tidak jelas metodologinya. Biasanya merupakan campuran mitos, mistik dan kirata basa saja. Ngawur!

Panitia sendiri menulis dalam Term of reference-nya, bahwa “Sunda dan kesundaan sangat kaya akan pelajaran dan falsafah hidup.” Tidak tahu dari mana kesimpulan itu diperolehnya. Saya sendiri sampai sekarang tidak berhasil menemukan “kekayaan” itu. Banyak hal yang dibanggakan sebagai milik orang Sunda atau warisan dari karuhun Sunda, setelah dikaji agak mendalam ketahuan bawa sebenarnya hanya cangkokan saja dari India, dari Jawa, atau dari Islam. Pencangkokan yang sering tidak pula dilakukan secara profesional.

“Falsafah” atau “palasipah”, “filsafah”, “filsafat” artinya sama dengan istilah “philosophy” dalam bahasa Inggris. Menurut The Oxford Companion to Philosophy (ed. Ted Honderich, New York, Oxford University Press, 1995), definisi “philosophy” yang paling singkat dan tepat ialah berpikir tentang berpikir (thinking about thinking). Adapun definisi yang lebih rinci menurut buku itu ialah: berpikir secara kritis dan rasional, secara kurang lebih sistimatis mengenai keadaan umum dunia (metafisik atau tiori tentang eksistensi), pembenaran atas kepercayaan (epistemologi atau teori tentang ilmu pengetahuan) serta cara hidup sehari-hari (etika atau teori nilai).

Apakah orang Sunda mempunyai tradisi berpikir tentang berpikir? Pertanyaan sederhana ini susah dijawab, karena dalam tradisi filsafah, berpikir itu tidak hanya yang dilakukan dalam kepala seseorang, melainkan harus ditulis, sehingga bukan saja dapat diketahui oleh orang yang tidak berkenalan langsung dengan orang itu, melainkan juga kebenaran dan ketelitiannya dapat diukur dan diuji setiap saat. Harus diakui bahwa tradisi menulis di kalangan orang Sunda, walaupun ada naskah bahasa Sunda yang berasal dari abad ke-16 dan sejak abad ke-19 banyak sekolah didirikan di Tatar Sunda sehingga orang Sunda termasuk yang pertama mendapat kesempatan untuk menuliskan bahasa ibunya dengan huruf Latin dan menggunakannya dalam buku-buku yang tercetak, namun kebiasaan menulis, apalagi menuliskan pikiran-pikiran secara kritis dan rasional mengenai eksistensi kehidupan, dan mengenai teori ilmu pengetahuan tidak pernah berkembang. Yang kita temui dalam naskah-naskah kuna Sunda terutama tentang etika. Hal itu nampak dalam naskah-naskah yang ditulis dalam bahasa dan huruf Sunda Kuna - yang sekarang hanya bisa dibaca dan dimengerti oleh beberapa orang saja, tidak akan lebih dari 10 orang! Begitu juga dalam naskah-naskah yang lebih kemudian yang ditulis dalam bahasa Sunda dengan huruf Pegon, huruf Hanacaraka, maupun dengan huruf Latin. Sejak abad ke-19, orang Sunda menuliskan bahasa Sunda yang diterbitkan berupa buku, tetapi seperti juga naskah-naskah isi buku-buku itu kebanyakan berupa cerita atau uraian tentang agama. Hampir tidak ada yang bersifat hasil pemikiran, apalagi yang kritis! Bersikap kritis dalam masyarakat Sunda dianggap kurang ajar. Henteu Nyunda.

Satu-satunya kekecualian mungkin hanyalah H. Hasan Mustapa (1852-1930) yang banyak menuliskan renungan dan pendapatnya yang kritis, terutama dalam bentuk puisi, walaupun banyak juga yang berbentuk prosa. Tetapi karya-karyanya kebanyakan disalurkan melalui cara pesantrén tradisional, yaitu beredar dengan disalin melalui tulisan tangan dari seorang kepada yang lainnya. Hanya tiga buah karyanya yang dicetak selama hidupnya yaitu Bab Adat Urang Priangan jeung Sunda Lianna ti Éta (1913) dan Buku Leutik Pertélaan Adat Jalma-jalma di Pasundan (1916). Keduanya merupakan deskripsi étnografis, bukan hasil renungan dan pemikirannya. Yang satu lagi, walaupun terbit ketika HHM masih hidup, namun disusun oleh W.A. (Wangsaatmadja), berjudul Balé Bandung (1924), yang merupakan kumpulan surat-menyurat antara HHM dengan Kiai Kurdi dari pesantrén Sukawangi, Singaparna. Surat-menyurat itu terutama membahas masalah ketuhanan (tauhid) dalam bentuk puisi rakyat.

Di samping itu masih dapat dipersoalkan apakah ada “falsafah” sesuatu bangsa atau suku bangsa? Kalau kita berbicara tentang falsafah Yunani misalnya, yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh banyak filosof: Sokrates, Plato, Aristoteles, Anaxagoras, Aristippus, Protagoras dll. Di samping itu ada juga falsafah Yunani modern yang berkembang pada zaman modern yang juga diwakili oleh banyak pemikir yang tidak selalu sejalan seperti Peter Vrailas-Armenis, Konstantine Tsatsos, Panayotis Kanellopoulos, Teophilos Voreas, Christos Androutsos dll. Keseluruhan pemikiran para filosof itulah yang membangun apa yang disebut “falsafah Yunani”. Di antara mereka pemikirannya bukan saja tidak selalu sejalan, melainkan sering juga bertentangan satu sama lain. Jadi bukan hanya satu macam pemikiran yang bulat menjadi hasil pemikiran orang Yunani. Hal yang sama terjadi juga kalau kita mau berbicara tentang “falsafah Cina”, “falsafah India”, “falsafah Jepang”, dll. Yang dimaksud selalu berarti seluruh pemikiran yang timbul di masing-masing negara itu dan tidak selalu merupakan kesatuan yang bulat, karena terdapat perbedaan bahkan pertentangan paham satu sama lain. Dengan demikian “falsafah orang Sunda” harusnya terdiri dari semua pemikiran yang dikemukakan orang Sunda selama sejarahnya tentang hidup, tentang mati, tentang seni, tentang agama dll. Masalahnya ialah karena orang Sunda tidak (banyak) meninggalkan naskah tertulis mengenai hal itu, sehingga kita sulit menjejakinya.

Kalau kita hendak berbicara tentang “filsafah Sunda” atau “falsafah orang Sunda”, kita tidak akan banyak menemukan hasil pemikiran orang Sunda yang tertulis. Memang pemikiran manusia tidak hanya dalam bentuk tulisan saja. Yang lisan pun bukannya tidak berharga. Tradisi lisan menurunkan pemikiran nenek moyang kepada anak cucunya melalui berbagai cara. Niscaya orang Sunda terutama mempergunakan cara lisan dalam menyampaikan kearifan hidupnya, karena tradisi tulisan belum melembaga dalam masarakat. Tapi sejak beberapa dasawara lembaga-lembaga lisan yang dahulu menjadi cara menurunkan kearifan hidup orang Sunda sudah tidak berfungsi lagi. Kearifan hidup dari nenek moyang tidak lagi disampaikan kepada anak cucu, karena masarakat Sunda mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hanya sebagian kecil saja kearifan nenek moyang orang Sunda yang sempat dicatat dan dengan demikian tersimpan. Itu pun tidak dapat disalurkan untuk diketahui oleh anak-cucunya, karena lembaga-lembaga pendidikan dan komunikasi yang sekarang dikenal tidak memberi tempat untuk hal-hal demikian. Artinya kalaupun ada apa yang disebut “falsafah Sunda”, namun hampir tidak dikenal lagi oleh komunitas manusia yang sekarang disebut orang Sunda. Karena “falsafah” itu merupakan pandangan tentang hidup (dan juga tentang mati) yang dianut seseorang atau sekelompok orang, maka kadang-kadang “falsafah” diartikan sama dengan “pandangan hidup”. Istilah “pandangan hidup orang Sunda” pernah dijadikan kajian satu tim peneliti yang dilaksanakan kl. 20 tahun yl.

Proyék Sundanologi ketika dipimpin oleh Prof. Dr. Édi Ékadjati pada paruh kedua tahun 1980-an mengadakan penelitian tentang “Pandangan hidup Orang Sunda” dan menghasilkan tiga judul buku yang masing-masing dikerjakan oleh tim peneliti yang berlain-lainan. Yang pertama Pandangan Hidup orang Sunda seperti tercermin dalam Tradisi lisan dan Sastra Sunda (1987) yang ditulis oleh Tim yang dipimpin oleh Prof. Dr. Suwarsih Warnaén dengan anggota Dr. Yus Rusyana, Drs. Wahyu Wibisana, Drs. Yudistira K. Garna dan Dodong Djiwapradja SH. Yang kedua sama judulnya (1987), hanya dengan keterangan tambahan “Konsistensi dan Dinamika” dan walaupun Ketua Tim tetap, namun anggotanya berubah menjadi Dodong Djiwapradja SH, Drs. H. Wahyu Wibisana, Drs. Kusnaka Adimihardja MA, Dra Nina Herlina Sukmana dan Dra Ottih Rostoyati. Sedang yang ketiga judulnya berubah menjadi Pandangan Hidup Orang Sunda seperti tercermin dalam kehidupan Masyarakat Dewasa Ini (1988/1989) dengan Tim yang terdiri dari Dr. Yus Rusyana, Drs. Yugo Sariyun MA, Dr. Edi S. Ekadjati, dan Drs. Undang Ahmad Darsa.

Ketiga buku itu sampai sekarang merupakan hasil kajian yang boleh dikatakan cukup mendalam tentang pandangan hidup orang Sunda, baik yang tertulis dalam naskah-naskah dan buku-buku, maupun yang terdapat dalam tradisi lisan dan berdasarkan hasil wawancara terhadap orang-orang Sunda dewasa ini - yaitu pada masa penelitian itu dilangsungkan kl. 20 tahun yl. Penelitian tahap I sampai pada kesimpulan yang ternyata konsisten dengan hasil penelitian pada tahap II, namun kesimpulan pada tahap III menunjukkan terjadi pergeseran-pergeseran dalam berbagai hal.

Dalam kesempatan ini saya ingin menjadikan hasil penelitian itu sebagai pegangan kita dalam mencari jawaban atas pertanyaan apa dan bagaimana gerangan yang disebut “falsafah Sunda” tanpa terjebak dalam persoalan apakah istilah “falsafah” yang dimaksud oleh Panitia sama dengan istilah “pandangan hidup”, tidakkah “pandangan hidup” lebih sempit dari “falsafah” dan sebagainya.

*

Penelitian tentang Pandangan hidup Orang Sunda seperti tercermin dalam tradisi lisan dan sastera Sunda, dibagi menjadi lima kelompok, yaitu:

1. pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi;
2. pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan masyarakat;
3. pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan alam;
4. pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan;
5. pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Pada tahap pertama penelitian dilakukan terhadap tradisi lisan dan sastera Sunda, yaitu yang berupa ungkapan tradisional, carita pantun Lutung Kasarung, naskah Sanghyang Kanda ng Karesian, sawér pangantén, roman Pangéran Kornél (1930) dan Mantri Jero (1928) karya R. Méméd Sastrahadiprawira. Pada tahap kedua penelitian dilakukan terhadap uga, Bab Adat Urang Priangan jeung Sunda lian ti éta (1913) karya H. Hasan Mustapa, cerita-cerita si Kabayan, cerita rakyat (yang sudah dibukukan), roman Rusiah nu Goréng Patut (1928, harusnya 1927) karya Yuhana, Lain Éta (1934) karya Moh. Ambri, Maot dina Dahan Jéngkol (1986) karya Ahmad Bakri.

Menurut kesimpulan para peneliti, tidak banyak berbeda hasil penelitian tahap I dan tahap II, kecuali bahwa penelitian tahap I memberikan gambaran tentang pandangan hidup orang Sunda golongan élit, sedangkan penelitian tahap II memberikan gambaran tentang pandangan hidup orang Sunda kebanyakan (balaréa).

Penelitian tahap III dilakukan dengan mengajukan kuesioner kepada sejumlah orang Sunda kontemporer (yang hidup pada waktu penelitian dilangsungkan), sebagai sampel diambil beberapa wilayah di Tatar Sunda, ialah Kotamadya Bandung, Sumedang Kota, Cianjur Kota, Sumedang pedesaan, Garut pedesaan, Tasikmalaya pedesaan dan Sukabumi pedesaan. Semua responden dari seluruh wilayah jumlahnya 7 X 48 orang = 336 orang, berusia antara 17 - 60 tahun, baik orang yang mampu maupun yang tidak mampu, baik pegawai negeri atau pun bukan. Tim peneliti menganggap bahwa sampel 336 orang itu representatif mewakili orang Sunda masa penelitian dilakukan yang jumlahnya pasti di atas 20 juta orang.

Ternyata pada umumnya pandangan hidup orang Sunda kontemporer itu umumnya masih tetap sama dengan pandangan hidup orang Sunda hasil penelitian tahap I dan tahap II, kecuali pada beberapa hal terjadi pergeseran bahkan perubahan.

Secara singkat, akan saya rumuskan isi hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi

Orang Sunda berpandangan bahwa manusia harus punya tujuan hidup yang baik, dan senantiasa sadar bahwa dirinya hanya bagian kecil saja dari alam semesta. Sifat-sifat yang dianggap baik al. harus sopan, sederhana, jujur, berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan, baik hati, bisa dipercaya, menghormati dan menghargai orang lain, waspada, dapat mengendalikan diri, adil dan berpikiran luas serta mencintai tanahair dan bangsa. Untuk mempunyai tujuan hidup yang baik, harus punya guru yang akan menuntunnya ke jalan yang benar. Guru dihormati dalam masyarakat Sunda. Bahkan Tuhan Yang Maha Esa juga disebut Guru Hyang Tunggal. Dalam naskah Siksa Kandang Karesian dikatakan bahwa orang dapat berguru kepada siapa saja. Dianjurkan agar bertanya kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Teladani orang yang berkelakuan baik. Terimalah kritik dengan hati terbuka. Ambil manfaatnya dari teguran dan nasihat orang lain.

2. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan masyarakat

Tujuan hidup yang dianggap baik oleh orang Sunda ialah hidup sejahtera, hati tenang dan tenteram, mendapat kemuliaan, damai, merdeka dan mencapai kesempurnaan di akhirat. Sejahtera berarti hidup berkecukupan. Tenang dan tenteram berarti merasa bahagia. Mendapat kemuliaan berarti disegani dan dihormati orang banyak, terhindar dari hidup hina, nista dan tersesat. Hidup damai artinya rukun, akrab dengan tetangga dan lingkungan. Orang yang merdeka artinya terlepas dari ujian dan terbebas dari hidup tanpa tujuan. Dan kesempurnaan akhirat ialah terhindar dari kema’siatan dunia dan ancaman neraka di akhirat.

Untuk mencapai tujuan hidup itu orang harus taat kepada ajaran-ajaran karuhun, pesan orangtua dan warisan ajaran yang tercantum dalam cerita-cerita pantun, dan yang berbentuk naskah seperti Siksa Kandang Karesian. Ajaran-ajaran itu punya tiga fungsi: (1) sebagai pedoman dalam menjalani hidup; (2) sebagai kontrol sosial terhadap kehendak dan nafsu yang timbul pada diri seseorang dan (3) sebagai pembentuk suasana dalam masyarakat tempat seseorang lahir, tumbuh dan dibesarkan yang secara tak sadar meresap ke dalam diri semua anggota masyarakat.

Semangat bekerjasama dalam masyarakat harus dipupuk dan dikembangkan. Harus saling hormat dan bertatakrama, sopan dalam berkata, sikap dan kelakuan. Harus saling sayangi sesama anggota masyarakat.

3. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan alam

Orang Sunda beranggapan bahwa lingkungan alam memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia apabila dijaga kelestariannya, dirawat serta dipelihara dengan baik dan digunakan hanya secukupnya saja. Kalau alam digunakan secara berlebihan apalagi kalau tidak dirawat dan tidak dijaga kelestariannya, maka akan timbul malapetaka dan kesengsaraan.

Dalam Siksa Kandang Karesian misalnya terdapat ungkapan, “makan sekedar tidak lapar, minum sekedar tidak haus, berladang sekedar cukup untuk makan, dll. ” yang berarti tidak boleh berlebihan. Orang Sunda dianjurkan agar “siger tengah” atau “siniger tengah”, yaitu tidak kekurangan tetapi tidak berlebihan. Samasekali bukan untuk kemewahan, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tidak menguras atau memeras alam secara berlebihan, sehingga terjaga kelestariannya.

4. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan

Sejak pra-Islam, orang Sunda percaya akan adanya Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu Esa. Meskipun pernah memeluk agama Hindu, namun dewa-dewa Hindu ditempatkan di bawah Hyang Tunggal, Guriang Tunggal atau Batara Tunggal. Tuhan Maha Mengetahui, mengetahui apa yang diperbuat mahlukNya, karena itu manusia wajib berbakti dan mengabdi kepada Tuhan. Tuhan disebut juga Nu Murbéng Alam (Yang Menguasai Alam), Nu Mahawisésa (Yang Mahakuasa), Nu Mahaasih (Maha Pengasih), Gusti Yang Widi (Yang Maha Menentukan), Nu Mahasuci (Yang Maha Suci), dll. Tuhan menghidupi mahlukNya, memberi kesehatan, memberi rizki dan mematikannya pada waktunya.

5. Pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah.

Orang Sunda menghindari persaingan, lebih mengutamakan kerjasama untuk kepentingan bersama. Lebih menghargai musyawarah. Bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Lebih mengutamakan mutu hasil kerja daripada kecepatan menyelesaikannya. Tidak menunda pekerjaan yang belum selesai apalagi menyerahkannya kepada orang yang bukan ahlinya. Mau mengerjakan yang baik meskipun pekerjaan kasar. Kesehatan dipelihara, makan cukup, pakaian bersih dan pantas, punya kedudukan, punya harta kekayaan. Tidak buru-buru menerima yang baru yang belum tentu baik dan tidak mudah meninggalkan yang berharga warisan nenekmoyang. Memperlihatkan rasa tanggungjawab, tidak boros, selalu mengukur keinginan dan keperluan dengan penghasilan, dan selalu hidup sederhana. Kreatif mencari lapangan kerja sendiri dan percaya pada kekuatan sendiri, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perkembangan zaman dan dengan kebiasaan yang berlaku di tempat hidupnya. Berusaha mencapai hari depan yang lebih baik. Mempelajari ilmu sampai mendasar sehingga dapat diamalkan.

Pergeseran dan perubahan

Dari hasil penelitian tahap III yang berupa kuesioner terhadap sejumlah sampel, di sejumlah daerah, terlihat adanya nilai-nilai yang tetap dipertahankan, ada yang bergeser dan ada pula yang berubah. Pada pandangan hidup manusia sebagai pribadi terdapat pergeseran mengenai pantangan (harus ada alasan yang masuk akal), hidup berkumpul dengan keluarga, membela kehormatan, hidup selamat dan hidup sederhana. Pandangan semula tidak ditolak sama sekali, tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang mengalami perubahan adalah mengenai bicara arif, bertindak hati-hati, ramah kepada pedatang, pengalihan kebiasaan dan tentang hidup yang dicita-citakan. Orang bicara tak usah lagi malapah gedang, lebih baik blak-blakan, tak usah terlalu menenggang perasaan orang lain. Terhadap para pedatang, sekarang menjadi harus waspada. Kebiasaan dirubah sesuai dengan kebutuhan, misalnya kebiasaan menanam padi, kalau ternyata memelihara ikan lebih menguntungkan, maka kebiasaan itu ditinggalkan.

Pada pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan masyarakat, cenderung terjadi pergeseran dan perubahan dalam semua hal. Misalnya tentang membantu anggota keluarga yang miskin, sewaktu-waktu dan seperlunya saja, jangan sampai yang ditolong menggantungkan diri pada orang lain. Terhadap orang tua tidak lagi menuruti segala keinginan dan nasihatnya, bergeser menjadi asal tidak melupakan dan menghargai jasa-jasanya. Dalam menghadapi hal yang tidak disetujui, kalau semula diam, sekarang menyatakan pendapat dan merundingkannya, bahkan memerotesnya. Yang berubah ialah tentang perkawinan dengan orang daerah lain (menjadi terbuka), tentang tugas isteri terhadap suami (menjadi setara sebagai teman hidup).

Pada pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan, terjadi penguatan dan pergeseran. Kepercayaan orang Sunda akan Tuhan dan akan keesaan Tuhan, sekarang menjadi lebih kuat. Keyakinan akan Tuhan Mahakuasa kian kuat. Manusia harus berusaha dan berdo’a tapi pasrah akan hasilnya. Pendidikan agama dianggap kian penting baik di rumah, di sekolah, di madrasah, maupun di masjid. Yang bergeser adalah yang bertalian dengan upacara adat seperti membuat sasajén, dan sikap terhadap uga.

Pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah mengalami sedikit pergeseran. Umumnya nilai-nilai lama dipertahankan. Hanya kekayaan yang semula dipandang sebagai hal yang menimbulkan ketenteraman dan kebahagiaan sekarang dipandang sebagai hal yang mendorong orang untuk menyegani pemiliknya.

Dengan demikian Tim Peneliti berkesimpulan bahwa “pandangan hidup orang Sunda dengan tetap berakar pada tradisinya telah dan sedang mengalami pergeseran dan perubahan, setidak-tidaknya dialami oleh orang-orang yang menetap di kawasan sampel penelitian. ……………. Nampak pergeseran dan perubahan ke arah pandangan yang lebih waspada, yang lebih bertauhid dalam agama, yang lebih realistis dalam bermasyarakat dan lebih memahami aturan alam.” (jilid III h. 259).

Pareumeun Obor

Melihat bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian tahap I dan II, kita dapat diyakinkan bahwa hasilnya dapat dikatakan representatif mewakili alam pikiran orang Sunda seperti yang tercermin dalam tradisi lisan dan sastera Sunda - walaupun menimbulkan tandatanya mengapa dari H. Hasan Mustapa yang dijadikan bahan adalah Bab Adat Urang Priangan jeung urang Sunda Lian ti Éta saja yang merupakan deskripsi etnografis, dan tidak satu pun karyanya yang merupakan hasil pemikiran baik yang berbentuk prosa maupun yang berbentuk puisi dijadikan sumber. Tapi hal itu mungkin disebabkan karena karya-karya HHM umumnya belum diterbitkan sebagai buku - yang menimbulkan tandatanya pula karena banyak sumber lain yang berasal dari lisan malah digunakan sebagai bahan. Yang penting ternyata dalam hasil penelitian tahap I dan tahap II tidak tercermin adanya perubahan-perubahan dalam perjalanan masa, padahal bahan-bahan yang digunakan itu berasal dari masa dan lingkungan yang tidak sama. Begitu pula melihat bahwa dalam penelitian tahap III, yang dijadikan sampel hanya 336 orang, kita bertanya-tanya apakah benar telah secara representatif mewakili alam pikiran orang Sunda yang jumlahnya pasti lebih dari 20 juta, meskipun peneliti telah berusaha mengajukan kuesioner kepada orang Sunda di kota maupun di pedesaan.

Keraguan itu diperkuat ketika kita membaca hasilnya yang menimbulkan tandatanya, misalnya apakah betul hanya terjadi sedikit pergeseran dan perubahan pada pandangan hidup orang Sunda yang dirumuskan dalam penelitian tahap I dan II dengan hasil penelitian tahap III? Apakah betul pandangan hidup orang Sunda tetap berakar pada tradisinya dengan hanya mengalami pergeseran dan perubahan sedikit pada hal-hal tertentu saja?

Misalnya bertalian dengan pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi, hasil penelitian tahap I dan II menyatakan bahwa a.l. “orang Sunda itu berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan ……berpikiran luas serta mencintai tanahair dan bangsa”. Padahal dalam kehidupan nyata di sekeliling kita sekarang, apakah kita melihat nilai-nilai tersebut dilaksanakan oleh orang Sunda? Mungkin ada orang-orang Sunda yang demikian, tetapi menurut pengamatan saya bukanlah merupakan nilai yang secara umum diperlihatkan oleh orang Sunda sehari-hari. Memang ada Tétén Masduki, ada Erry Riyana Hardjapamekas, dan beberapa orang atau beberapa puluh orang lagi, tetapi secara umum orang Sunda tidak bersikap seperti mereka. Kebanyakan merasa lebih baik memilih diam melihat kebenaran dan keadilan diperkosa. Umumnya menganggap bersikap pura-pura tidak tahu sebagai sikap yang bijaksana - alias tidak bersikap “berani dan teguh pendirian”. Nilai-nilai tersebut mungkin dijaring dari naskah kuna seperti Siksa Kandang Karesian yang ditulis pada tahun 1518, ketika kerajaan Sunda masih berdiri dan manusia Sunda masih merdeka. Tetapi setelah Tatar Sunda dijajah Mataram (sejak awal abad ke-16) dan kemudian oleh Belanda (sejak abad ke-18) dan Jepang (1942-1945), manusia Sunda menjadi manusia yang paling lama dijajah di Indonesia dan mentalnya sudah berubah menjadi mentalitas manusia jajahan, yang selalu ketakutan dan tidak berani mengemukakan pikiran sendiri karena “heurin ku létah” dan sebagai abdi dalem yang setia selalu melihat ka mana miringna bendo. Lebih mengutamakan keselamatan dan kedudukan pribadi daripada memperlihatkan sikap “berani dan teguh pendirian dalam kebenaran dan keadilan”.

Menurut Siksa Kandang Karesian orang harus menerima kritik dengan hati terbuka, tetapi kita tahu kritik dianggap tabu dalam masyarakat Sunda bahkan juga sampai sekarang. Orang yang berani mengeritik dianggap henteu Nyunda! Artinya telah terjadi pergeseran dari sikap terbuka terhadap kritik yang terdapat pada masa Siksa Kandang Karesian. Tetapi sejak kapan pergseran itu terjadi, tidak diketahui.

Peneliti agaknya tidak menangkap bahwa nilai-nilai yang dimuat dalam Siksa Kandang Karesian sudah banyak yang tidak diikuti lagi dalam kehidupan nyata orang Sunda sejak beberapa lama - mungkin beberapa abad. Hal yang dapat kita maklumi karena naskah Siksa Kandang Karesian tidak dikenal lagi oleh orang Sunda umumnya sejak beberapa abad.

Juga mengenai pandangan hidup orang Sunda tentang hubungan manusia dengan alam, kita misalnya dapat mempertanyakan tentang kesadaran untuk melestarikan alam yang harus “dirawat dan dipelihara dengan baik dan digunakan secukupnya saja”. Sudah lama kita melihat - lama sebelum pada masa reformasi orang Sunda meranjah hutan Sancang dan hutan lindung lain sehingga di Tatar Sunda sekarang hampir bisa dikatakan tidak ada lagi hutan - para pejabat orang Sunda di Bappeda memperkosa tanah subur dan sungai-sungai dengan menjadikannya sebagai kawasan industri. Suara yang mengingatkan akan bahaya yang bisa ditimbulkannya tidak pernah didengar. Nasihat Siksa Kandang Karesian tentang “makan sekedar tidak lapar, minum sekedar tidak haus, berladang sekedar cukup untuk hidup” sudah lama tidak diperhatikan. Orang Sunda sekarang kebanyakan sudah terpengaruh oleh faham kapitalistis yang serakah dan tidak pernah merasa kenyang dengan apa yang sudah didapat.

Nilai-nilai dalam pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah juga sudah berubah. Mengutamakan mutu hasil kerja misalnya sudah dikalahkan oleh keinginan menghasilkan sebanyak mungkin - dengan konsekuensi mutunya menurun. Nilai tentang hidup sederhana sekarang hanya dilaksanakan karena terpaksa. Dan kalau terpaksa semua orang juga bisa, walaupun hasratnya yang menonjol adalah mencapai kehidupan duniawi yang penuh gemerlapan. Kalau perlu tanpa memperhatikan larangan-larangan yang diturunkan dari leluhurnya. Juga nilai “tidak buru-buru menerima yang baru yang belum tentu baik dan tidak mudah meninggalkan warisan nenek moyang yang berharga” tidak kelihatan lagi. Sekarang semua orang seperti berlomba-lomba menerima bahkan merebut yang baru walaupun belum tahu baik buruknya dan tidak nampak usaha untuk mempertahankan warisan nenekmoyang yang berharga.

Pertanyaan-pertanyaan itu timbul karena memang kita sebagai orang Sunda, sebagai bangsa Indonesia, sedang mengalami perubahan sosial yang luar biasa. Perubahan yang mengguncangkan dan mencabut nilai-nilai warisan nenekmoyang yang karena perjalanan sejarah tidak dapat disampaikan secara baik dari generasi tua kepada generasi selanjutnya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Misalnya nilai-nilai yang dikemukakan dalam Siksa Kandang Karesian, yang pada masanya menjadi pegangan orang banyak selama berabad-abad hanya secara fragmentaris saja disampaikan oleh generasi tua kepada generasi yang berikutnya. Sementara itu telah datang agama, budaya dan nilai-nilai baru dari luar yang merasuk ke dalam masyarakat baik yang di kota maupun yang di desa, baik yang termasuk golongan elit maupun yang termasuk golongan balaréa, dibawa oleh para saudagar, para penjajah, dan lain-lain. Semuanya itu mempengaruhi nilai-nilai yang dianut oleh orang Sunda dalam hidupnya dari masa ke masa. Sementara pewarisan nilai-nilai asli peninggalan nenekmoyangnya tidak berlangsung secara baik, sehingga orang Sunda sekarang seperti pareumeun obor.

Pabelan, 12 Agustus, 2006.

Dr. Deliar Noer (meninggal 17 Juni 2008) pernah menjadi Rektor IKIP Jakarta selama lebih dari 7 tahun, tetapi dipecat ketika hendak membacakan pidato pengukuhannya sebagai guru besar Juni 1974.

Padahal, masa jabatan Deliar Noer yang kedua (terakhir) hanya tinggal beberapa bulan lagi. Isi pidato pengukuhannya dianggap Menteri P dan K Mayjen Prof. Dr. Sjarif Thayeb sebagai menghasut, mungkin karena takut terjadi kerusuhan seperti Malari yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya.

Keterangan Deliar bahwa pidato yang berjudul “Partisipasi dalam Pembangunan” itu, disusun secara ilmiah sesuai dengan kebebasan mimbar dan otonomi perguruan tinggi, tidak digubris Menteri. Sebelumnya, tak lama setelah peristiwa Malari, Deliar sempat mengemukakan pendapat yang berbeda dengan kebijaksanaan pemerintah Orde Baru dalam menghadapi gerakan mahasiswa, dimuat dalam Harian Kami.

Yang ironis ialah bahwa kira-kira sepuluh tahun sebelumnya, Deliar dilarang mengajar di Universitas Sumatera Utara dan yang memecatnya adalah Prof. Dr. Sjarif Thayeb, juga sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dia dipecat, karena desakan golongan kiri yang menuduhnya antek Amerika dan dekat dengan Bung Hatta, yang ketika itu sudah berhenti sebagai wakil presiden dan dianggap berseberangan dengan Presiden Soekarno, sehingga Deliar dianggap subversif dan anti Manipol. Dipecat dari IKIP – sebenarnya lebih dari itu, karena menteri juga melarangnya mengajar di semua perguruan tinggi di seluruh tanah air – karena dianggap menghasut para mahasiswa. Oleh karena itu, sempat diinterogasi Tim Interogasi yang menangani Gestapu. Padahal, Deliar yang pernah menjadi Ketua HMI, niscaya antikomunis – hal yang jelas tampak dalam tulisan-tulisannya. Begitulah nasib ilmuwan (sosial) politik, yang berani secara jujur mengemukakan pandangannya secara ilmiah tanpa memedulikan arah kebijakan politis pemerintah yang berkuasa.

Karena, tidak boleh lagi mengajar di seluruh Indonesia baik di universitas swasta maupun (apalagi!) di universitas negeri, Deliar menerima tawaran untuk menjadi peneliti di ANU (Australian National University), Canberra. Sebenarnya, dia juga ditawari mengajar atau melakukan penelitian di Chicago dan Singapura, tetapi urusan dengan Australia lebih cepat selesai. Setelah berada di Australia, dia juga mendapat tawaran untuk mengajar di Kuala Lumpur di Universiti Kebangsaan Malaysia dan tawaran dari The Ford Foundation, untuk membimbing penyusunan tesis para sarjana IAIN yang mendapat beasiswa belajar di Leiden, Belanda. Tapi, pemerintah RI menutup kemungkinan itu dengan menghubungi IAIN dan pemerintah Singapura. Sementara, di Australia pihak universitas mempunyai kebebasan penuh, tak boleh masuk intervensi kekuasaan (politik) pemerintah ke dalamnya. Tahun pertama Deliar menjadi peneliti di ANU. Tahun berikutnya menjadi tenaga pengajar tamu di Griffith University di Brisbane. Setelah setahun, kedudukan itu berubah menjadi pengajar tetap.

Setelah mengajar lima tahun, Deliar bisa mempertemukan maksud beberapa orang kawannya sesama ilmuwan yang Islami di Jakarta yang ada di lingkungan M. Natsir, untuk membentuk lembaga riset LIPPM (Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat) bekerja sama dengan Griffith University. Deliar yang dipercaya memimpin lembaga tersebut, selama tiga tahun pertama masih bekerja di Griffith University, tetapi enam bulan dalam setahun dia diperbolehkan bekerja di Jakarta untuk LIPPM. Di samping itu, Griffith University bersedia menerima para sarjana LIPPM yang hendak memperdalam ilmunya dengan biaya mereka. Sayang bahwa setelah bekerja enam bulan pertama di Jakarta untuk meletakkan dasar-dasar organisasi LIPPM, ketika berada di Brisbane, Deliar diminta Mr. Moh. Roem, yang menjadi salah seorang Dewan Penyantun LIPPM agar jangan kembali ke Jakarta tanpa alasan yang jelas. Deliar berpendapat bahwa sebagai lembaga riset LIPPM, seharusnya mempunyai kebebasan dan tidak diharuskan menyesuaikan hasil penelitiannya, dengan keinginan pihak yang mendanai LIPPM. Setelah ditinggalkan oleh Deliar, LIPPM perlahan-lahan sirna dari permukaan bumi.

Deliar Noer dilahirkan di Medan 9 Februari 1926. Setelah menamatkan sekolah menengah dia melanjutkan ke Universitas Nasional dan ketika menjadi mahasiswa aktif sebagai anggota, kemudian bahkan menjadi Ketua Umum HMI. Setelah menyelesaikan sarjana muda, dia mendapat kesempatan melanjutkan ke Cornell University di Amerika. Di sana, dia berhasil menjadi orang Indonesia pertama yang menggondol gelar doktor (Ph.D.) dalam ilmu politik dengan disertasi “The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942″ (Oxford University Press, KL, 1972) yang sekarang telah menjadi klasik. Di samping itu, Deliar banyak menulis buku tentang Islam dan politik di Indonesia, di antaranya “Partisipasi dalam Pembangunan” (ABIM, KL, 1975), “Administration of Islam in Indonesia” (Modern Indonesian Project, Ithaca, 1982), “Ideologi, Politik, dan Pembangunan” (Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1980), “Islam, Pancasila, dan Asas Tunggal” (Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984), “Mohammad Hatta: Biografi Politik” (LP3ES, Jakarta, 1990), “Aku Bagian dari Ummat Aku bagian dari Bangsa, Otobiografi” (Mizan, Bandung, 1996), “Pemikiran Politik di Negeri Barat” (edisi revisi, Mizan, 1997), “Partai Islam di Pentas Nasional” (edisi revisi, Mizan, Bandung, 2000), “Membincang Tokoh-tokoh Bangsa” (Mizan, Bandung, 2001), “Islam dan Masyarakat” (Yayasan Risalah, Jakarta, 2003), “Islam & Politik” (Yayasan Risalah, Jakarta, 2003), “KNIP” (Yayasan Risalah, Jakarta, 2005), dll.

Deliar bukan hanya ilmuwan. Dia juga aktivis. Pada awal masa Orde Baru, dia pernah menjadi staf penasihat Presiden Soeharto, tetapi kemudian mengundurkan diri, karena berbeda paham dengan staf yang lain. Bersama Moh. Hatta dkk., ia pernah juga berusaha mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII), tetapi tidak mendapat persetujuan dari pemerintah Orde Baru. Kemudian pada masa Reformasi 1998, Deliar membentuk Partai Umat Islam, tetapi dalam Pemilu 1999 tidak mendapat dukungan yang cukup.

Disertasinya tentang gerakan kaum modernis Islam di Indonésia yang sudah menjadi klasik itu meneliti lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan tokoh-tokoh modernis Islam di seluruh Indonesia, yang dianggap paling lengkap. Dilukiskannya perbedaan paham antara kaum modernis dengan kaum tradisional, seperti A. Hassan dari Persis, Kiai Haji Abdulhalim dari Persatuan Umat Islam Majalengka, Ajengan Ahmad Sanusi dari Sukabumi, dll. Tapi, telaah Dr. Mohammad Iskandar dari UI tentang pesantren Gunungpuyuh dan Ajengan Ahmad Sanusi dari Sukabumi menunjukkan bahwa agaknya karena kendala bahasa (K.H. Abdulhalim dan Ajengan Ahmad Sanusi banyak menulis dalam bahasa Sunda, yang tidak dikuasai Deliar Noer) tidak menelaah sikap dan pendapat K.H. Ahmad Sanusi dan K.H. Abduhalim dengan cermat. Deliar tidak mengetahui bahwa sikap K.H. Ahmad Sanusi berlainan dengan sikap A. Hassan yang selalu menganjurkan agar setiap muslim melakukan ijtihad, jangan taklid saja. Menurut Ajengan Ahmad Sanusi, ijtihad hanya bisa dilakukan oleh muslim yang menguasai alat-alatnya seperti pandai bahasa Arab, mengetahui isi Alquran, mengetahui al-Hadis dll. Bagi orang awam, lebih baik taklid saja.

Bagi saya sendiri yang menarik dalam disertasinya itu adalah keterangan bahwa K.H. Abdulhalim dilahirkan di Desa Ciborelang, Majalengka. Desa Ciborelang adalah kampung saya, walaupun benar termasuk Kabupaten Majalengka, tetapi bukan di Kota Majalengka, melainkan di kecamatan Jatiwangi. Oleh karena itu, saya sempat menelusurinya. Ternyata K.H. Abdulhalim dilahirkan di sebelah utara jalan raya Bandung-Cirebon, persis di perbatasan Desa Ciborelang dengan desa Sutawangi. Tapi, rumah tempatnya dilahirkan termasuk Desa Ciborelang, yaitu di pinggir Sungai Cigoong yang menjadi batas kedua desa tersebut.

Tentu saja kekurangan itu tidak mengurangi nilai disertasi, sebagai hasil penelitian yang berbobot.

Ketika saya telah selesai menyusun naskah kumpulan karangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara, saya meminta Deliar Noer untuk menulis kata pengantar. Permintaan itu dipenuhinya, tetapi ketika setelah buku itu terbit aku mengirimkan uang sebagai honorarium pengantar yang ditulisnya. Uang itu dikembalikannya dengan alasan bahwa dia merasa berutang budi kepada Mr. Sjafruddin dan kawannya segenerasi, maka penulisan pengantar itu dianggapnya sebagai penghormatannya kepada beliau.

Dengan meninggalnya Deliar, Indonesia kehilangan seorang ilmuwan yang daria dan konsisten serta dihormati kalangan Indonesianis di seluruh dunia. Innalilalhi wainna ilaihi roji’un. Mudah-mudahan Allah akan menerima iman-Islam serta amal perbuatannya, mengampuni kekurangan dan keluputannya, serta memberinya tempat yang mulia di hadirat-Nya. Sementara, kepada keluarganya diberikan sabar dan tawakal menghadapi kehilangan yang tak dapat dielakkan ini. Amin. ***

Sastera Sunda
SANDÉKALA (Roman) karya GODI SUWARNA
GRUP TÉATER SUNDA KIWARI (Bidang Jasa)

Sastera Jawa
BLEDHEG SEGARA KIDUL (Kumpulan Sajak) karya TURIYO RAGILPUTRA
SRIYONO (Jasa)

Sastera Bali
DEPANG TIANG BAJANG KAYANG-KAYANG (Roman) Karya I NYOMAN MANDA
I MADE SUATJANA (Jasa)

Sastera Lampung
MAK DAWAH MAK DIBINGI (kumpulan sajak) karya UDO Z. KARZI

Hadiah Samsudi
CATETAN POÉAN RÉRÉ karya AI KORALIATI

Graha Sanusi Hadjadinata Unpad, tempat diselenggarakannya Penyerahan Hadiah Sastera “Rancagé” 2008

Prosesi Penyerahan Hadiah Sastera “Rancagé” 2008 oleh Lises Unpad, menampilkan tarian tradisional dari Sunda, Jawa, Bali, dan Lampung.

Prof. Dr. Ganjar Kurnia, Rektor Unpad, mewakili Yayasan Kebudayan “Rancagé” menyerahkan hadiah kepada Godi Suwarna, pemenang dari sastra Sunda yang menulis roman Sandékala.

Para penerima Hadiah Sastera “Rancagé” 2008 difoto bersama pengurus Yayasan Kebudayaan”Rancagé”, Juri, dan Rektor Unpad.

PADA bulan Desember 1955, saya menghadiri simposium kesusastraan yang diselenggarakan untuk pertama kalinya di Yogyakarta. Simposium ini untuk mengimbangi simposium kesusastraan yang diselenggarakan di Jakarta oleh para mahasiswa UI setiap tahun sejak 1953. Saya datang bersama Ramadhan K.H., waktu itu masih memimpin majalah bulanan Kompas, majalah yang diterbitkan untuk bacaan mahasiswa yang redaksinya dipimpin oleh Nugroho Notosusanto. Kami menginap di tempat yang disediakan oleh penyair Kirdjomuljo. Kesempatan itu kami pakai untuk mengenal para sastrawan Yogyakarta lebih baik.

Pada acara penutupan simposium kesusastraan itu, dipertunjukkan berbagai bentuk kesenian. Yang sangat menarik hati dan karena itu terus saya ingat sampai sekarang ialah pertunjukan tari “Layang-layang” oleh Bagong Kussudiardjo, ketika itu penari dan koreografer muda yang namanya mulai terkenal. Dia berangkat dari tari Jawa, tetapi pernah belajar kepada penari modern Amerika Martha Graham.

Berlainan dengan tari Jawa klasik, tari “Layang-layang” Bagong penuh dengan gerak dan adegan yang lucu sehingga mendapat sambutan tepuk tangan riuh dari para hadirin. Saya anggap tarian itu sangat indah dan segar.

Waktu itu saya belum kenal dengan Bagong, dan keterangan bahwa ia pernah belajar kepada Martha Graham saya dengar dari Dan Suwaryono yang duduk bersebelahan dengan saya.

Ketika itu saya tinggal di Jakarta dan sajak-sajak dan cerita pendek saya sudah sering dimuat dalam majalah-majalah seperti Mimbar Indonesia, Zenith, Indonesia, Gelanggang/Siasat, Kisah, Konfrontasi, dan lain-lain. sehingga kawan-kawan di Yogya (dan Solo) sering mengundang saya kalau ada kegiatan yang bertalian dengan kasusastraan. Anehnya, ke Bandung saya jarang. Paling-paling hanya lewat saja kalau kebetulan mau pulang ke Jatiwangi atau kembali ke Jakarta. Baru tahun berikutnya saya sering berkunjung ke Bandung, terutama karena hendak menemui Rijono Pratikto yang ketika itu duduk sebagai mahasiswa arsitektur di ITB. Rijono sendiri sering mengunjungi saya di Jakarta.

Tahun 1958-1959 saya tinggal di Sumedang, sehingga bisa lebih sering ke Bandung karena jaraknya lebih dekat. Hampir tiap minggu saya ke Bandung. Sejak tahun itulah saya mengenal kehidupan kesenian di Bandung lebih intensif. Saya mulai menghadiri acara-acara latihan tembang Sunda, walaupun hanya sebagai pendengar, antaranya yang diselenggarakan di rumah Abu Armilah, orang tua Ika Rostika dan adiknya Tien Rostini. Ika ketika itu disebut-sebut dalam majalah-majalah sebagai “Upit Sarimanah muda”. Rumahnya di belakang masjid Agung, di seberang kantor surat kabar Sipatahoenan di Jalan Dalem Kaum. Pada waktu itu tulisan saya sering dimuat dalam Sipatahoenan, dan kalau saya berkunjung ke kantornya, sering bertemu dengan orang-orang yang juga menulis dalam bahasa Sunda. Pada waktu itu, majalah-majalah bahasa Sunda seperti Warga, Panghegar, Mangle, dan lainnya menghadapi kesulitan terbit, karena itu Sipatahoenan-lah yang menjadi satu-satunya media yang menyediakan tempat untuk karya-karya dalam bahasa Sunda. Priyatna Affiatin yang banyak menulis atau menerjemahkan cerita pendek yang dimuat dalam Sipatahoenan, sering mengajak saya menghadiri latihan-latihan Tembang Sunda Cianjuran, antaranya di rumah Abu Armilah, karena Priatna suka memetik kecapi –walaupun kehadiran saya hanya sebagai anak bawang yang tak pernah masuk hitungan.

Pada masa itu jugalah saya berkenalan dengan Sayudi, waktu itu masih bekerja di Kantor Pos Besar Bandung, di Jalan Asia Afrika. Saya lebih dahulu mengenal Sayudi melalui sajak-sajaknya yang sering dimuat sebagai pemenuh halaman dalam majalah Warga dan Sipatahoenan, padahal sajak-sajaknya itu indah-indah dan memberikan udara baru dalam penulisan puisi bahasa Sunda. Meski sudah bekerja, Sayudi duduk sebagai pelajar Sekolah Konservatori Karawitan (Kokar) yang dipimpin oleh Rd. Machjar Angga Kusumadinata. Kalau tidak salah Sayudi menjadi siswa Kokar angkatan pertama –lebih dahulu dari Nano S. dan Tati Saleh.

Sayudi-lah yang memperkenalkan saya pada kehidupan kesenian di Bandung dengan lebih intensif. Bukan hanya yang diselenggarakan secara formal dalam gedung kesenian (wayang golek di Yayasan Pusat Kebudayaan) atau latihan-latihan di rumah para seniman, tetapi juga dengan pertunjukan-pertunjukan kesenian rakyat seperti longser, sandiwara, celempungan, dan lain-lain. Kesenian Sunda biasanya dipertunjukkan kalau ada orang yang hajat menyunati anak atau menikahkan putranya. Walaupun tidak diundang, kita bisa ikut menyaksikan pertunjukan wayang golek dengan pesinden Upit Sarimanah atau Titim Patimah. Kedua pesinden itu sangat populer masa itu dan sudah melegenda, sehingga kalau mereka tampil di panggung wayang golek, jalan sekitar tempat pertunjukan itu (biasanya di rumah yang empunya hajat), tak bisa dilewati karena penuh dengan kerumunan orang yang sengaja datang untuk menonton. Orang lebih tertarik untuk mendengarkan sang pesinden daripada pertunjukan wayang goleknya. Pada waktu itu orang tidak bertanya siapa dalangnya, melainkan siapa pesindennya. Para dalang sendiri tampaknya menyadari kedudukannya yang lebih rendah, sehingga dalam panggung pertunjukan pesinden duduk di atas kursi atau meja –lebih tinggi dari dalang.

Kalau tidak ada orang yang hajat, Sayudi mengajak saya menonton longser Bang Tilil yang pada waktu itu hampir setiap malam mengadakan pertunjukan di halaman sebelah selatan stasiun kereta api Bandung. Dalam kesempatan itulah saya menyaksikan Bang Tilil menarikan tari “Langlayangan” yang menurut Sayudi adalah ciptaan Bang Tilil sendiri. Tarian itu mengejutkan saya karena boleh dikatakan sama benar dengan tari “Layang-layang” yang pernah saya tonton ditarikan oleh Bagong Kussudiardjo dalam penutupan acara simposium kesusastraan di Yogyakarta.

Meskipun pertunjukan Bagong saya saksikan beberapa tahun lebih dahulu, tetapi kemungkinan Bang Tilil meniru atau memplagiat tarian Bagong tidaklah ada. Pertama, Bagong jarang menarikan tarian itu. Kedua, kalaupun dia mempertunjukkan tariannya itu, tidaklah mungkin Bang Tilil, yang seniman rakyat jelata itu mendapat kesempatan untuk hadir dalam forum tempat Bagong mempertunjukkannya. Bang Tilil niscaya tidaklah mungkin hadir dalam acara seperti simposium kesusastraan yang diselenggarakan di salah satu pendopo Keraton Yogya itu.

Sebaliknya, Bagong memiliki peluang yang lebih besar untuk menonton Bang Tilil mempertunjukkan tarian “Langlayangan”. Meskipun Bagong tinggal di Yogyakarta, dia sering berkunjung ke berbagai kota, termasuk Bandung. Meskipun dia berasal dari keluarga Pakualaman yang ningrat, namun sebagai seniman dia suka mencari yang baru, termasuk dari kesenian rakyat dan mencangkoknya; karena itu di kalangan tari Jawa pada mulanya dia dianggap penyeleweng. Pernah pertunjukan tarinya yang awal dilempari barang-barang busuk karena dianggap melanggar pakem tari Jawa. Sangatlah munasabah kalau dalam salah satu kesempatan kunjungannya ke Bandung, Bagong secara kebetulan menonton Bang Tilil menarikan “Langlayangan”.

Ketika sudah kenal dan akrab dengan Bagong saya pernah bertanya tentang “Langlayangan” Bang Tilil yang sama dengan tari “Layang-layang” ciptaannya. Tetapi Bagong memotong pertanyaan saya dengan pernyataan, “Bang Tilil itu guru saya.” Saya tidak bertanya lebih lanjut walaupun dalam hati berpendapat bahwa menganggap Bang Tilil guru bukan berarti boleh mengaku ciptaan Bang Tilil sebagai ciptaannya sendiri.

Bang Tilil yang nama aslinya Akil adalah pemimpin rombongan longser yang mencari nafkahnya dengan mengadakan pertunjukan di tempat-tempat umum seperti alun-alun, pasar, dan semacamnya. Dari orang-orang yang menontonlah rombongan longser “nyarayuda”, yaitu memungut uang seikhlasnya dari para penonton. Di samping itu, mereka juga mendapat uang dari “pangalungan” penonton yang tertarik hatinya oleh tarian atau “akting” atau kecantikan penari perempuan (”ronggeng”) di pentas. Yang menjadi pentas longser adalah kalangan yang berupa tapal kuda, karena para penonton menonton berkeliling tapi pada satu sisi ditempati oleh para “panjak” yang menabuh gamelan seadanya dan juga para “ronggeng” yang sedang beristirahat. Penerangan dilakukan dengan “oncor” (kemudian dengan “petromaks”), yaitu semacam obor-minyak yang cukup besar dengan kaki yang tinggi, diletakkan di tengah-tengah pentas, sehingga menyinari ruang sekitarnya.

Rombongan longser tidak mengadakan pertunjukan menetap di satu tempat, melainkan berpindah-pindah. Kalau di suatu tempat dianggap minat penonton sudah berkurang, mereka pindah ke tempat lain. Tidak hanya dalam Kota Bandung, melainkan juga ke kota-kota lain di Jawa Barat. Ketika saya masih kecil, saya menonton longser di pasar Desa Sutawangi, di seberang utara alun-alun kewedanan (sekarang kecamatan) Jatiwangi. Berganti-ganti rombongan yang mengadakan pertunjukan di Jatiwangi itu, semuanya datang dari daerah Priangan –Sumedang atau Bandung. Saya kira Bang Tilil pun pernah ngamen di Jatiwangi pada awal masa revolusi (tahun 1946 atau 1947).

Yang ditampilkan dalam pertunjukan longser adalah tari-tarian para ronggeng, yang kalau ada penonton yang berminat boleh juga masuk ke pentas untuk menari bersama dengan ronggeng yang disukainya. Sebagai pengantar sebelum para ronggeng menari, biasanya pemimpinnya yang merangkap sebagai badut, menari sambil menyanyi lebih dahulu. Selalu ada ronggeng yang menjadi sinden, mengiringi tari-tarian sesuai dengan lagu yang diminta oleh penonton. Lagunya biasanya yang lagi populer pada masa itu, di samping lagu-lagu khas longser dan ketuk tilu yang sudah klasik seperti “Awi Ngarambat”, “Berenuk Mundur”, “Polostomo”, dan semacamnya.

Dalam tradisi longser, tidak ada tari-tarian yang baru diciptakan. Karena itu Bang Tilil sebenarnya keluar dari kebiasaan para pemimpin longser yang lain, ketika dia menciptakan dan menarikan tari “Langlayangan” yang melukiskan orang yang memegang tali layangan yang sedang terbang mengawang. Gerakan-gerakannya sederhana tapi hidup, sehingga dipahami oleh para penonton yang sering tergelak-gelak melihat tarian Bang Tilil yang melukiskan kekecewaan orang yang layangannya tak mau terbang atau karena putus dalam pergesekan dengan “gelasan” layangan lain.

Tidak dalam setiap pertunjukan Bang Tilil menarikan tari “Langlayangan”, tetapi saya sempat menyaksian tari “Langlayangan” dua tiga kali kalau kebetulan menonton longser Bang Tilil, entah di depan stasiun Bandung entah di terminal bus Kebon Kalapa. Konon Bang Tilil juga sering mengadakan pertunjukan di Karapitan dekat lapangan Uni, tidak begitu jauh dari rumahnya.

Ada tari lain ciptaan Bang Tilil, yaitu “Domino”, melukiskan orang yang tergila-gila main domino. Ini juga sangat menarik, katanya. Sayang saya sendiri tidak pernah sempat menyaksikannya. Memang “longser” biasanya tidak pernah ditanggap, melainkan mengadakan pertunjukan di tempat yang dipilihnya sendiri. Apa yang dipertunjukkannya pun bergantung kepada pemimpinnya. Kadang-kadang longser juga “ngalalakon” yaitu seperti lenong, menyajikan cerita.

Tentu saja dunia Bang Tilil sangat jauh dari dunia gemerlapan tari Sunda yang biasanya dipertunjukkan di Istana Merdeka Jakarta. Pada masa Bung Karno jadi presiden, Beliau sering mengadakan pertunjukan kesenian dan mengundang para seniman untuk main di sana atau di Gedung Pakuan tempat tinggal Gubernur Jawa Barat. Tetapi pada tahun 1963, Bang Tilil pernah muncul dengan tariannya di depan para peserta Konperensi Wartawan Asia Afrika (KWAA) di Gedung Merdeka, karena wartawan LKBN “Antara” Ramadhan K.H. yang menjadi anggota panitia terhasut oleh Sayudi untuk mengundang Bang Tilil tampil dalam acara penutupan. Ternyata, Bang Tilil mendapat sambutan yang baik sekali, sehingga sejak itu beberapa kali Bang Tilil muncul dalam acara yang bersifat nasional di Bandung. Bahkan konon pernah juga tampil di Gedung Pakuan.

Ketika menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) pada paruh kedua tahun 1970-an, saya pernah merencanakan mengundang Bang Tilil untuk tampil di TIM. Tetapi maksud itu tidak terlaksana karena Bang Tilil sudah sakit-sakitan dan tidak lama kemudian meninggal. Sayang.

Kalau menyaksikan tari “Langlayangan”, kita tidak akan ragu menyebutnya sebagai ciptaan yang orisinel dan indah sekali. Penciptanya mengenal betul dunia yang hendak dilukiskannya, dan dia berhasil menampilkannya dalam gerak tari yang spontan dan penuh ekspresi. Tidak ada kostum yang khusus. Biasanya Bang Tilil waktu menarikan “Langlayangan” tetap mempergunakan kostum sehari-harinya, yaitu baju atau kaus lengan pendek dipadu celana pendek yang dililit dengan sarung pada pinggangnya, sedangkan kepalanya memakai kopiah hitam yang dipasang melintang. Artinya, untuk menarikan “Langlayangan” dia tidak mengganti pakaiannya dengan yang khusus, melainkan tetap mengenakan pakaian yang biasa dipakainya pada waktu pertunjukan.

Sangatlah menarik, bahwa nama Bang Tilil tidak pernah masuk dalam daftar koreografer Sunda berderet dengan nama-nama gemerlapan lain yang kebanyakan sebenarnya hanya mengutak-atik tarian yang sudah ada saja yang diakunya sebagai ciptaannya sendiri. Para pengamat dan para ahli tari Sunda sejauh ini tidak ada yang menganggap para penari dan pencipta tari rakyat cukup penting untuk mendapat kehormatan masuk dalam khazanah kekayaan kesenian tari Sunda. Yang dianggap tari Sunda adalah dunia gemerlap kostum dengan gerakan-gerakan baku yang klise dengan maksud menyenangkan para penonton yang biasanya terdiri dari para pejabat. Tidak usah heran, karena tradisi pertunjukan tari Sunda adalah melanjutkan kebiasaan di pendopo kabupaten pada masa sebelum perang yang biasanya merupakan kegiatan kaum menak saja. Yang bisa ditonton rakyat adalah “nayuban” yang sering diadakan kalau ada menak menyelenggarakan hajatan. Baru kemudian kebiasaan menanggap “nayuban” kalau hajatan dilakukan juga oleh kaum saudagar yang banyak uang. “Nayuban” sering berakhir dengan mabuk-mabuk dan tak jarang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Secara sosiologis memang Bang Tilil berada di luar tradisi tari Sunda yang sekarang berkembang. Selain Bang Tilil para pemimpin longser yang lain sepanjang tahu saya tidak ada yang menciptakan tari sendiri. Dan tidak lama setelah Bang Tilil meninggal, “longser” juga sebagai pertunjukan rakyat menghilang. Salah seorang murid Bang Tilil, Bang Djapar, tidak bisa bertahan lama.

Sangatlah menarik kenyataan bahwa tarian “Langlayangan” Bang Tilil telah menggerakkan Bagong Kussudiardjo mencangkoknya (dan mengakunya sebagai ciptaannya sendiri). Artinya, Bagong yang berasal dari keraton Pakualaman itu melihat nilai yang tinggi pada kesenian rakyat Sunda seperti yang dipertunjukkan dalam “longser”. Tetapi mengapa tidak ada penari Sunda yang tertarik hatinya kepada “Langlayangan” Bang Tilil? Bukan untuk menirunya, tetapi untuk mengajaknya memperkaya khazanah tari Sunda. Dalam hal ini, mungkin anggapan yang merendahkan karena asalnya dari kalangan tradisi seni rakyatlah yang menjadi halangan. Orientasi para seniman Sunda sampai sekarang umumnya memang masih feodalistis dengan menganggap para pejabat sekarang sebagai kaum menak yang menjadi “maecenas” kesenian seperti para “dalem” dahulu.*** 

DALAM diskusi mengenai “Sosok dan Karya Nano S.” yang diselenggarakan di STSI pekan pertama bulan Agustus 2004, saya menganjurkan agar diusahakan timbulnya rasa bangga (kareueus) orang Sunda untuk bicara dengan bahasa Sunda. Sebab sudah lama tampak kecenderungan orang Sunda menganggap bahasa Sunda sebagai bahasa kelas tiga setelah bahasa asing, terutama Inggris dan bahasa Indonesia.

Buktinya, kalau kita menawar buah-buahan atau dagangan lain di pinggir jalan di tatar Sunda dengan bahasa Sunda, selalu dijawab dengan bahasa Indonesia, walaupun pedagang itu jelas orang Sunda. Di Tasikmalaya, ada pasangan suami-istri Sunda yang dengan bangga mengatakan kepada tetangganya bahwa dia sengaja tidak mengajari anaknya berbicara bahasa Sunda, karena berbicara bahasa Sunda itu “rugi”.

Terhadap anjuran itu, ada yang berpendapat, agar bahasa Sunda digunakan oleh orang Sunda, maka bahasa Sunda harus (dianggap) penting. Tapi, bahasa Sunda akan dianggap penting tidaklah karena struktur linguistik atau perbendaharaan katanya. Bahasa Sunda akan dianggap penting kalau orang Sunda dan masyarakat Sunda yang mempergunakannya memang penting. Dan orang dan masyarakat Sunda penting, kalau prestasinya dalam hidup-nyata memang penting, artinya menonjol sehingga orang-orang lain pun ingin mempelajarinya.

Dalam hubungan ini saya mengemukakan contoh bahasa Jepang yang juga tidak mudah mempelajarinya. Tetapi karena bangsa dan masyarakat Jepang memperlihatkan prestasi yang menjulang hampir dalam setiap bidang kehidupan, maka sekarang banyak orang yang mempelajarinya. Sebaliknya dengan bahasa Rusia, ambruknya negara dan ambruknya sistem komunisme menyebabkan orang kehilangan minat mempelajari bahasa itu.

Maka satu-satunya jalan agar orang Sunda menjadi penting atau dianggap penting adalah dengan harus memperlihatkan prestasi dalam segala bidang. Sayangnya, sebagai suku bangsa yang jumlahnya nomor dua di negara ini, sekarang orang Sunda tidak punya prestasi yang menonjol. Sehingga hampir-hampir tak masuk hitungan. Lihat saja dalam pemilu presiden, hanya ada satu orang Sunda. Itu pun hanya jadi calon wakil presiden, kalah lagi.

Pada masa sebelum perang, ada orang Sunda yang memperlihatkan prestasinya sebagai pengusaha sukses yang mulai dari bawah. Di antaranya R.H.O. Djoenaedi (Haji Oeni) dari Tasikmalaya dan A. Kasoem pengusaha kaca mata yang legendaris.

Sejak masa sebelum perang, dalam bidang politik, orang Sunda hanya menjadi orang kedua atau orang kesekian. Meskipun partainya dibentuk di tatar Sunda dan kebanyakan anggotanya orang Sunda (PNI, PNI Pendidikan, dll.). Hanya dalam bidang kesenian, terutama seni pertunjukan, jumlah orang Sunda cukup banyak di pentas nasional. Beberapa orang bahkan menjadi seniman terkemuka seperti S. Rukiah, Raden Mochtar, Dahlia, Bing Slamet, Rhoma Irama, Hetty Koes Endang, dll. Tetapi perlu segera diterangkan pula, bahwa yang menjadi sutradara atau produser selain jumlahnya kecil, tidak ada yang menonjol.

Yang jadi soal mengapa orang enggan mempelajari bahasa Sunda adalah adanya undak-usuk basa. Sehingga anak-anak dan orang Sunda yang sudah dewasa selalu merasa takut salah kalau berbicara bahasa Sunda. Maka, undak-usuk basa pada pendapat saya sebaiknya diabaikan saja, tak perlu diajarkan di sekolah. Karena tatar Sunda termasuk wilayah Republik Indonesia yang demokratis, rasanya tak pantas mempertahankan bahasa yang feodalistis yang membedakan manusia berdasarkan kedudukan sosialnya. Tanpa undak-usuk basa, orang akan lebih mudah belajar dan lebih berani mempergunakan bahasa Sunda. Sedangkan undak-usuk cukup diketahui sebagai pengetahuan, terutama untuk membaca teks sastra atau naskah-naskah lama.

Untuk tanda menghormat orang lain, tentukan saja sejumlah kata dari bahasa halus (basa lemes) yang hanya digunakan kepada orang lain tanpa mempedulikan kedudukannya dalam masyarakat. Misalnya kata “angkat”, “tuang”, “kulem”, “ngadangu”, “saur”, “bumi”, “jenengan”, dan beberapa lagi. Kata-kata yang lain cukup dijadikan sinonim saja dan dapat digunakan terhadap siapa pun juga –tanpa mempedulikan kedudukan sosialnya.

Saya sendiri berpendapat bahwa lebih baik orang Sunda itu berbicara dalam bahasa Sunda yang banyak salahnya dan tidak sesuai dengan ketentuan undak-usuk basa daripada mereka tidak berani berbicara bahasa ibunya sendiri.

Mudah-mudahan kalau orang Sunda sudah membuktikan prestasi dalam segala bidang kehidupan dan bahasa Sunda sendiri terasa lebih mudah dipelajari dari sebelumnya sehingga banyak orang Sunda yang menonjol dalam lingkungan nasional, orang akan merasa bangga (reueus) berbicara dengan bahasa Sunda.***

Kakawasaan (power) téh sipatna abstrak, tapi gedé pangaruhna kana kahirupan dina hirupkumbuh. Aya kakawasaan formal, anu dicekel ku jalma-jalma nu dibarendo, calik jadi ménak (pejabat) pamaréntah atawa nagara. Aya kakawasaan informal, anu kapanggih di diri para tokoh masarakat, anu sanajan henteu nyangking kalunggguhan formal pamaréntahan, tapi sagala omongan sarta paréntahna diéstokeun ku balaréa. Biasana jalma nu kitu disebut kagungan karisma, atawa tokoh karismatis.

Sakapeung aya jalma anu nya tokoh karismatis, nya jeneng nyangking kalungguhan  di pamaréntahan. Idéalna mah mémang unggal pejabat téh miboga kharisma, sangkan diambeuan jeung diéstokeun ku bawahan jeung lingkunganana. Tapi ayeuna di urang geus lila henteu aya  pejabat anu karismatis ku sabab pribadina miboga wibawa anu matak sérab jalma sabudereunana. Ayeuna mah pejabat téh dicekel ku jalma nu “kaanggo” ku dunungan ku sabab pinter ngalakukeun ABS (Asal Bapa Senang) atawa AIS (Asal Ibu Senang). Jeung ayeuna mah pejabat téh sok  otomatis dianggap pamingpin, sanajan henteu miboga wibawa. Padahal  pikeun jadi pamingpin mah jalma kudu miboga wibawa jeung karisma. Ari wibawa jeung kharisma henteu bisa dibisluitan da éta mah tumuwuh bareng jeung jalmana anu omongan jeung kalakuanana diajénan ku lingkunganana. Pikeun diajénan ku lingkungan henteu bisa didadak cara anu diangkat jadi pejabat ku nu keur nyekel kakawasaan formal.

Pangipukan calon pamingpin téh organisasi anu séhat. Tapi organisasi di urang ti wangkid jaman Démokrasi Terpimpin ku PBR (Pemimpin Besar Révolusi) Bung Karno geus dikabiri. Organisasi anu wani  némbongkeun pamanggih anu béda jeung anu resmi, komo anu wani entang-entangan  ngiritik  mah dibubarkeun atawa dilarang. Dina ngayakeun pilihan pamingpin organisasi anu démokratis dina mu’tamar atawa kongrés, pamaréntah salilana sok pipilueun. Lamun jalma anu kapilih téh lain anu dipikaresep ku nu keur nyekel kakawasaan, pamaréntah nolak hasil hasil kongrés atawa mu’tamar téa, kalawan alesan “teu meunang clearence”, “teu disatujuan” ku pamaréntah jeung réa deui. Biasana sok diayakeun mu’tamar atawa kongrés deui anu milih jalma anu dipasang ku pamaréntrah di éta organisasi. Cindekna kabébasan némbongkeun pamanggih jeung ngayakeun organisasi anu dijamin dina Undang-undang Dasar, sacara démonstratif dirumpak ku pamaréntah. Boh pamaréntah Orde Lama boh pamaréntah Orde Baru.  Tur teu aya anu wani ngélingan, sabab sakabéh jalan geus dipeungpeukan.

Sabada Orde Baru rungkad, dina jaman réformasi, nepikeun pamanggih jeung ngawangun organisasi atawa partéy téh jadi bébas. Jiga anu mabok, jalma ngagunakeun saban kasempetan pikeun nepikeun pamanggih atawa kahayangna, bari henteu merhatikeun merenah henteuna. Protés jeung démonstrasi méh saban poé kajadian di sakuliah Indonésia,  kalawan alesan anu rupa-rupa. Lembaga éksékutif anu dina jaman Orde Lama jeung Orde Baru nyekel kakawasaan anu mutlak, sabada jaman réformasi mah kakawasaanana jadi ngurangan. Sabalikna lembaga législatif anu dina jaman Orde Lama jeung Orde Baru ngan ukur jadi “yésmén” kahayang éksékutif, miboga kakawasaan nu leuwih gedé, nepi ka kaum éksékutif ngareunteut haténa.

Tapi boh di lembaga éksékutif boh di lembaga législatif, para pejabat anu  lain pamingpin nu miboga wibawa jeung karisma, kalakuanana némbongkeun motivasi anu sarua: nu penting meunang fasilitas jeung kauntungan (finansial) nu maksimal bari  henteu dipatalikeun jeung tanggungjawab.

Cindekna nu ayeuna rendang di urang, lain pamingpin, tapi para pejabat anu mareunang kakawasaanana téh ku jalan silih sokong pada baturna. Pangpangna batur sapartéy. Dina undang-undang anu dijarieun ku maranéhanana kakawasaan téh nyoko  dina partéy.  Nu meunang nyalonkeun, nu meunang nyekel jabatan, kudu disokong ku partéy. Jalma anu lain anggota partéy anu geus diaku, sanajan némbongkeun kamampuh anu ngayakinkeun, baris dianggap andar-andar nu teu bisa nyekel jabatan publik. Kakara lamun disokong ku partéy bisa dicalonkeun. Tangtu baé sing saha anu hayang dicalonkeun ku partéy kudu nedunan paménta partéy. Tur lain duit baé.

Padahal tina rupa-rupa riset jeung polling, sidik yén kapercayaan warganagara ka partéy téh rendah pisan. Hartina partéy téh geus henteu dipercaya deui ku réréana warganagara. Partéy anu dianggap jadi sokoguru démokrasi, henteu ngagambarkeun aspirasi rahayat. Sabab partéy, sakabéh partéy, geus dikeukeuweuk ku kaom vested interest  anu kadedemes kana kakawasaan. Kakawasaan digunakeun keur kapentingan diri jeung golonganana, partéyna. Jeung tujuanana taya lian ti kauntungan finansial.

Nepi ka ayeuna henteu katémbong kumaha carana ngarobah kaayaan anu henteu nguntungkeun rahayat jeung nagara téh. Nu bisa ngarobah saenyana kaom législatif anu bisa nyieun undang-undang anu nguntungkeun rahayat jeung nagara. Tapi lembaga législatifna apan ayeuna disirekeman ku partéy-partéy anu moal téa daékeun nyieun undang-undang anu baris ngarorod kakawasaanana.

Dina politik mah tara ieuh aya pihak anu sadrah daék masrahkeun kakawasaan anu keur dicekel ku manéhna ka nu lian. Salilana kudu direbut baé. Boh sacara démokratis - ku jalan ngayakeun padu pabisa-bisa mangaruhan balaréa. Hal ieu susah dilaksanakeun sabab jalan ka dinya sasatna geus dipeungpeukan ku nu ayeuna keur nyekel kawasaan. Sanajan kitu saenyana masih aya lolongkrang pikeun pihak anu hayang ngarobah situasi kiwari, tapi tanwandé merelukeun sumanget jeung stamina anu lain lumayan. Éta téh bari henteu nyebutkeun dana anu tangtu lain saeutik. Tapi nya dinya masalahna téh, kudu aya anu ngabuktikeun yén pangaruh jeung kakawasaan bisa direbut bari jeung henteu ngagunakeun duit.***

Dimuat di Majalah Cupumanik No. 59/Juni 2008

Baheula mah khutbah téh kudu dina basa Arab baé, padahal jama’ahna henteu ngalartieun basa Arab. Béh dieu khutbah ku basa Arab geus beuki langka, sabab mémang henteu aya larangan khutbah ku basa nu lain basa Arab. Di Tatar Sunda (kaasup Banten) mimiti khotib khutbah dina basa Sunda atawa Indonésia. Tapi ka dieunakeun, khutbah dina basa Indonésia beuki populér, sabalikna nu khutbah dina basa Sunda beuki ngurangan.

Di masjid-masjid di Bandung, geus langka anu khutbahna ku basa Sunda. Alesanana  “henteu kabéh jamaah bisaeun basa Sunda, da réa nu lain urang Sunda”. Tapi anu khutbah ku basa Indonésia, sanajan jama’ahna kabéhanana urang Sunda anu tanwandé ngalartieun basa Sunda,  lain ngan di kota gedé cara Bandung baé. Dalah di masjid kacamatan cara Cilimus (Kuningan), khutbahna (jeung katerangan anu ditepikeun ku ahli masjid saméméh khutbah) ditepikeunana ku basa Indonésia. Naha sikep kitu téh ku lantaran hayang ngabuktikeun rasa kabangsaan? Wallahu’alam, tapi rasa kabangsaan mah henteu kudu ditepikeun ku basa Indonésia. Suratkabar Sipatahoenan anu dina basa Sunda dina mangsa samémeh perang digolongkeunana kana surat kabar nasional, sabab eusina némbongkeun sikep kabangsaan. Hal éta némbongkeun yén rasa kabangsaan gé bisa ditepikeun ku basa Sunda - atawa basa dérah lianna. Pikeun jadi Indonésia, urang Sunda henteu kudu eureun jadi Sunda.

Naha ku lantaran ngagéhan ka nu kabeneran aya jalma anu henteu bisaeun basa Sunda jadi jama’ah di dinya? Sikep ngagéhan malah ngahormat ka sémah téh cenah salah sahiji sipat urang Sunda anu cenah némbongkeun kaluhungan budina. Tapi naha enya nyarita (dina hal ieu khutbah) ku lain basa Sunda duméh aya jamaah nu lain urang Sunda téh némbongkeun kaluhungan budi? Naha ciri kaluhungan budi téh leuwih mentingkeun sémah, manan pribumi anu jumlahna leuwih réa? Wallahu’alam. Tapi sikep kitu ogé bisa jadi gambaran tina jiwa katut sikep anu henteu istikomah, henteu yakin kana diri sorangan, ku sabab geus biasa ngawula kana kapentingan batur.

Kungsi milu Juma’ahan di masjid Turki deukeut Amsterdam, nagara Walanda. Éta masjid disebut kitu sabab diadegkeun ku komunitas urang Turki anu hirup di Walanda. Jama’ahna réréana urang Turki, sanajan réa muslim bangsa séjén, kaasup Walanda gé nu sok saralat di dinya. Saméméh salat Juma’ah, aya pangajian anu ditepikeun dina basa Turki. Dina waktu salat, khutbah ditepikeun dina basa Turki. Lain henteu tarerangeun yén aya bangsa séjén anu milu salat di dinya anu henteu bisaeun basa Turki, tapi maranéhanana mentingkeun ngawedelan kaimanan bangsana nu tanwandé leuwih merenah ditepikeun ku basa Turki, sanajan maranéhanana hirup di pangumbaraan.

Sabalikna waktu Juma’ahan di masjid Indonésia di Den Haag, khutbah ditepikeun dina basa Walanda anu titatarajong ku khotib urang Indonésia. Padahal di masjid éta téh jamaahna réréana urang Indonésia sanajan mémang aya bangsa séjén ogé, di antarana aya duaan atawa tiluan urang Walanda nu bisa jadi moal ngartieun kana basa Walanda anu digunakeun ku khotib.

Nu kasaksian di masjid Indonésia di Den Haag sarua jeung nu ayeuna biasa kasaksian di masjid-masjid di Tatar Sunda jeung Banten. Khotib anu khutbah dina basa Indonésia  di Tatar Sunda gé réa anu basa Indonésiana titatarajong. Naha atuh maksakeun teuing khutbah dina basa Indonésia? Naha lain dina basa Sunda baé? Boa-boa geus hésé néangan khotib anu lancar lamun kudu khutbah dina basa Sunda téh.

Agama mah lain ngan urusan uteuk (akal) baé, tapi jeung rasa deuih. Numatak leuwih merenah ditepikeun ku basa indung. Béda nyantélna ka nu ngadéngékeun lamun ditepikeun ku basa indung mah. Yén basa indung penting, kabuktian ku dihormatna ku UNESCO nu ngayakeun “Poé Basa Indung” dina bulan Fébruari.

Yén basa indung baris leuwih nyerep kana sanubari nu ngabandunganana, kahalartieun ku para pandéta Kristen jeung Katolik, anu di garéja-garéjana béh dieu beuki réa diulik jeung diajarkeun basa indung. Dina misa gé basa Sunda geus réa dipaké. Lalaguan Sunda digunakeun dina acara-acara kaagamaan. Réa garéja anu ngayakeun kagiatan basa jeung kasenian daérah.

Nu matak sikep para ulama jeung khotib-khotib di masjid di urang nu nganggap leuwih hadé henteu ngagunakeun basa Sunda dina khutbah Juma’ah, mutuh matak hélok. Padahal apan urang Sunda mah réréana ngagem agama Islam, hartina di imah gé dina urusan agama ngagunakeun basa Sunda, basa indungna. Jadi kana baris leuwih nyerepna lamun ngabandungan khutbah di masjid dina basa indungna. Ku henteu digunakeunana basa indung, nyaéta basa Sunda, dina khutbah di masjid-masjid  atawa tablég di majlis-majlis pangajian, sacara henteu langsung milu maéhan basa Sunda. Nyaéta ku sabab henteu méré kasempetan kana basa Sunda sangkan hirup tur tumuwuh dina widang anu paling subtil, nyaéta widang agama, widang kayakinan. Bisa jadi konsékwénsi tina henteu ngagunakeun basa Sunda dina khutbah jeung tablég ayeuna baris maéhan basa Sunda  téh henteu nepi ka kapikireun ku para pangurus masjid jeung para khotib, da tara mikir jangka panjang. Bisa jadi karagéteunana engké lamun hal éta geus kajadian.  Nu matak ironis, engké mah garéja-garéja anu malah ngagunakeun basa Sunda dina kagiatanana téh.

Di sawatara kabupatén di Jawa Tengah aya kawijakan anu ngudukeun para karyawan di kantor-kantor lingkungan pemda nyarita basa daérah (Jawa) sapoé dina saminggu. Lamun aya anu (poho) ngagunakeun basa Indonésia, didengda. Kawijakan kitu téh ayeuna geus ditarurutan di Jawa Barat. Aya kantor-kantor anu kiwari ngudukeun para karyawanna nyarita ku basa Sunda sapoé dina saminggu. Lamun aya nu ngarempak, didengda.

Saliwatan mah éta kawijakan téh jiga anu némbongkeun kanyaah kana basa daérah. Cara kitu cenah baheula dilaksanakeun di saban HIS. Para murid sapopoéna kudu  (jadi 6 poé dina saminggu) nyarita ku basa Walanda, lamun aya anu nyarita ku lain basa Walanda didengda. Di sawatara pasantrén ogé cara kitu téh ditarurutan. Para santri sapopoéna kudu nyarita ku basa Arab jeung Inggris, lamun nyarita ku basa Indonésia atawa daérah, didengda.

Cara kitu téh mémang  ngajurung para murid (HIS) atawa para santri (pasantrén) leuwih soson-soson diajarna basa asing. Tapi sacara henteu langsung hal éta gé ngahudangkeun anggapan para murid jeung para santri yén basa nasional jeung basa daérah mah lain basa anu luhur ajénna, ku kituna henteu kudu disanghareupan sacara daria. Dianggapna, baris bisa ku sorangan ieuh.

Kawijakan ngagunakeun basa daérah di kantor-kantor, sanajan ngan sapoé baris nimbulkeun masalah praktis, sabab ayeuna mah di kantor mana di Jawa Barat jeung di Banten anu karyawanna kabéhanana urang Sunda? Karyawan anu lain urang Sunda lamun kalungguhanana jadi bawahan tangtu baris nurut kana kawijakan kapala kantorna, sanajan henteu mustahil dina haténa mah gegelendeng. Lain hartina henteu aya anu hideng sorangan nyarita ku basa Sunda, da réa urang peuntas anu sameméh aya kawijakan kitu gé sok nyararita ku basa Sunda, sakapeung basa Sundana leuwih alus manan réréana urang Sunda. Almarhum Livain Lubis upamana, apan urang Batak, tapi basa Sundana jeung rengkuhna geus Nyunda pisan. Kiwari réa paranakan Cina anu basa Sundana leuwih bérés manan réréana urang Sunda. Dina taun 1950-an, basa Sunda paranakan Cina téh kasar jeung “sia-aing” baé, ayeuna mah apan barudak urang Sunda anu ana pirajeunan nyarita basa Sunda “sia-aing” jeung kecap “anjing” baé anu murubut diucapkeunana téh.

Naha kawijakan kudu ngagunakeun basa Sunda atawa basa daérah lianna di luareun Jawa Barat baris gedé pangaruhna kana kamekaran basa Sunda? Cara ilaharna “mode” atawa “fashion”,  ngan baris jadi bahan obrolan. Henteu mustahil malah pada ngageuhgeuykeun - paling henteu di tukangeun.

Lamun enya hayang ngaronjatkeun harkat basa daérah, dina hal urang di Jawa Barat jeung Banten, basa Sunda, henteu aya deui jalanna salian ti pamaréntah daérah ngaluarkeun Perda (Peraturan Daérah) — anu luyu jeung wewenangna - anu ngangkat basa Sunda jadi basa resmi di sagigireun basa Indonésia. Ku ayana éta Perda, basa Sunda lain baé bisa digunakeun jadi panganteur di sakola-sakola, tapi bisa digunakeun di Pangadilan deuih, nepi ka urang lembur anu henteu (pati)  bisaeun basa nasional bisa nepikeun pamanggih atawa kasaksianana kalawan laluasa.

Nepi ka ayeuna saban sakitan atawa saksi urang lembur nu henteu (pati) bisaeun basa nasional kudu nyarita dina basa  nasional, nepi ka henteu mustahil aya ha-hal anu nimbulkeun salah tafsir ti pihak hakim atawa jaksa nu matak ngarugikeun nu didakwa.

Ayana Perda nu ngangkat basa daérah jadi satingkat jeung basa nasional, henteu pasalia jeung Undang-undang Otonomi Daérah. Hartina aya dina wewenang para bupati jeung walikota katut para anggota DPRD-na.              Lamun basa daérah sacara resmi geus disaruakeun kalungguhanana jeung basa nasional, tacan ngandung harti yén balaréa baris ngajénan kana basa daérahna. Masalah numuwuhkeun pangajén kana basa daérah moal bisa kaungkulan ku ayana Perda. Sacara umum ayeuna aya anggapan yén basa daérah (lain ngan basa Sunda ku urang Sunda baé) téh kalungguhanana handapeun basa naisoal, basa Indonésia. Tapi basa nasional gé dianggap leuwih handap kalungguhanana manan basa deungeun, pangpangna basa Inggris. Numatak di mana baé, para pakar urang lamun nyarita kudu baé diselang ku sawatara ungkara basa Inggris, meureun ambéh katangar yén inteléktual. Geus puguh ari direumbeuy ku kecap-kecap basa Inggris mah, istilah atawa kecap anu aya basa Indonésiana ogé ngahaja diganti ku kecap Inggris kayaning “pilihan” diganti ku “opsi” (tina “option”) padahal saméméhna digunakeun kecap Walanda “inisiatif”, “pemilih” diganti ku “konstituén”, “potongan” (harga) jadi “diskon” padahal saméméhna dipaké kecap “korting” tina basa Walanda; jll. Dalah kecap kosta anu geus maneuh jadi kecap Indonésia ogé diucapkeunana ayeuna mah nurutan basa Inggris, “universitas”, diucapkeun  “yuniversitas”, “produk” diucapkeun “prodak”,  “internasional” diucapkeun “international” (cara dina basa Inggris) jllna.  Komo para présénter télévisi mah, ateul cungcurungan jigana lamun henteu némbongkeun yén bisa basa Inggris téh.

Masalahna henteu cukup diungkulan ku Perda atawa paraturan lianna. Sabab hal éta patali jeung sikep katut méntalitas bangsa urang anu nganggap sagala anu datang ti bangsa adijaya kudu diturutan sabab dianggap leuwih luhur ajénna. Hal ieu ngan bisa diungkulan ku atikan, boh di imah boh di sakola. Padahal ayeuna mah di TK jeung di SD ogé geus réa anu ngajarkeun basa Inggris. Malah di sawatara daérah basa Inggris téh diasupkeunana kana ……. muatan lokal!

Basa kuring asup ka kelas hiji Sakola Rayat (ayeuna mah Sakola Dasar), dina pangajaran maca, ngagunakeun buku Diajar Maca  (mun henteu salah kitu judulna). Poho deui saha nu ngarangna. Ngan dina éta buku, murid anu kakara diajar maca cara kuring, diajar ngéjah. D-i d-i  … Didi; Y-o y-o …. Yoyo ….. W-i w-i ….. Wiwi jeung saterusna. Murid diwanohkeun heula kana aksara, boh anu aya soraan (vokal), boh anu henteu aya soraan (konsonan). Ngan ku lantaran euweuh soraan, aksara lambang konsonan mah sok ditambahan ku “e” heulaeunana. Jadi “Ed-i .. di, Ew-i …. wi, En-a …. na” jeung saterusna.

Ngajar maca cara kitu téh disebut diajar ngéjah. Ku sabab jumlah aksara Rum anu dina basa Sunda disebut aksara Latén téh ngan ukur sawatara likur,  atuh méméh anggeus kelas hiji ogé murid téh kabéhanana geus apaleun kana sakabéh aksara. Lamun budak geus apaleun kana sakabéh aksara, hartina manéhna baris bisaeun maca naon baé, pangpangna anu dina basa Sunda atawa dina basa séjén anu sistim éjahanana henteu béda, cara upamana basa Indonésia.

Tapi dina taun 1960-an, para sarjana anu kakara mulang diajar di nagara Kanguru dina raraga Rencana Kolombo nganggap yén sistim ngéjah téh tinggaleun jaman. Anu dianggap bener mah anu disebut “sistim global”. Ari dasar falsafahna nyaéta ku lantaran urang dina waktu nénjo kecap téh henteu saaksara-saaksara tapi sagemblengna, cara ari urang ningal karéta api henteu sagerbong-sagerbong, tapi saruntuyanana.  “Sistim global” téh digunakeun di nagara-nagara nu ngagunakeun basa Inggris, sabab dina basa Ingris mah aksara téh henteu salilana sarua diunikeunana, upamana aksara “u” henteu salilana diunikeun “u”, lamun mandiri dibaca “yu”, tapi lamun di antara dua konsonan sakapeung dibacana  “a” cara dina “but”, tapi sakapeung “u” cara dina “put”. Kitu deui aksara “i”, lamun mandiri dibaca “ai”, tapi lamun bareng jeung aksara séjén, béda-béda ngunikeunana, sakapeung dibaca “ai” cara “time” dibaca “taim”, tapi sakapeung dibaca “i” cara dina “bit”. Aksara “a” sakapeung dibaca “éi” cara dina “take”, tapi sakapeung dibaca “a” cara dina kecap “answer”. Aksara “o” biasana dibaca “o” cara dina kecap “long”, tapi lamun aya dua sakapeung dibaca “a” cara dina “blood”, tapi sakapeung “o” baé ngan rada panjang cara dina “door”. Sakapeung deui “o” téh dibaca “wa” cara dina “once”. Cindekna sora unggal aksara dina basa Inggris mah henteu angger, béda jeung dina basa Sunda anu salilana angger. Aksara “a” diunikeun “a” sanajan di mana baé diperenahkeunana, jeung dihijikeun jeung aksara naon baé gé. Kitu deui aksara “u”, “i”, “o”, “é”, “e”, “eu” tara robah unina naha mandiri, naha saheulaeun atawa sapandeurieun konsonan, atawa di antara dua konsonan, angger baé.

Kitu deui aksara konsonan dina basa Sunda mah angger diunikeunana di mana baé tempatna. Béda jeung dina basa Inggris, apan konsonan “g” sakapeung dibaca “g” cara dina kecap “egg”, sakapeung dibaca “j” cara dina kecap “logic”. Kitu deui konsonan rangkep “gh” (sakapeung diunikeun “g” cara dina “ghost”, sakapeung “h” cara dina “though”, sakapeung “k” cara dina “lough”), “t” (sakapeung “t” cara dina “hit”, sakapeung “c” cara dina “tulip”) jeung réa-réa deui.

Ku lantaran kitu dina pangajaran maca di nagara-nagara nu ngagunakeun basa Inggris aya mataajaran anu disebut “spelling”, nyaéta nu ngajarkeun kumaha nuliskeunana saban kecap. Sabab dina hakékatna basa Inggris mah sarua jeung basa Cina, apan Kanji gé saban kecap téh dilambangkeun ku aksara nu cara nulis jeung garis-garisna kudu diapalkeun. Lamun salah nyieun garis atawa garisna aya nu  kurang atawa aya nu leuwih, diunikeunana jeung hartina baris béda. Kecap-kecap dina basa Inggris ogé kudu diapalkeun susunan aksarana, lamun kaliru baris béda ngunikeunana sarta béda hartina deuih.

Jadi para pakar urang anu ngawanohkeun sistim global dina ngajarkeun maca basa Indonésia jeung Sunda téh, saenyana mah ngan tuturut munding bari henteu ngarti yén pasipatan unggal basa téh béda-béda. Naon anu alus jeung merenah pikeun basa Inggris, tacan tangtu merenah jeung alus pikeun basa Sunda jeung Indonésia, sanajan aksara anu digunakeunana sarua tur asalna ti sumber budaya Barat. Komo deui da pikeun ngalaksanakeun sistim global mah, barudak téh kudu dibarengan ku réa maca, hartina kudu réa buku sangkan dina waktu diajar réa papanggih jeung “runtuyan gerbong” anyar. Di nagara-nagara maju tempat para pakar téa diajar, buku geus henteu jadi masalah. Perpustakaan anu lengkep aya di tiap sakola. Béda jeung di urang. Dina taun 1960-an waktu sistim global téa mulai dilaksanakeun, buku masih jadi barang langka, sarta sakola anu bogaeun perpustakaan masih ancal-ancalan. Akibatna barudak SD nepi ka kelas 4 masih kénéh tacan lancar maca. Hartina jutaan budak jadi korban “ékspérimén”  para pakar anu kabisana ngan tuturut munding.

Luyu jeung pasipatan basa Sunda, aksara Latén anu digunakeun pikeun nuliskeun basa Sunda ayeuna paling merenah diajarkeun ku sistim ngéjah cara  Ed-i … di, Ew-i ….. wi, En-a ….. na, Em-o …. mo jeung saterusna.

Pangajaran maca téh tujuanana sangkan barudak bisa maca, nyaéta bisa ngunikeun runtuyan lambang anu mangrupa aksara téa jadi kecap. Bisa jadi kecapna tacan kahartieun ku budak anu macana, tapi  ngahartikeun mah léngkah kadua sabada si budak bisaeun macana. Sabada terangeun kana kecapna jeung cara ngunikeunana, lamun tacan ngarti kana hartina, si budak bisa nanyakeun ka guruna, ka kolotna, ka lanceukna atawa ka babaturanana anu geus ngartieun. Lamun geus nyampak, nanyana bisa kana Kamus. Hanjakal tacan aya kamus éka-basa Sunda anu praktis keur barudak.

Sejak masa pendudukan Jepang (1942-1945), masarakat Indonesia yang terdiri dari komunitas-komunitas etnik yang masing-masing mempunyai kesenian, adat istiadat, agama, bahasa dan bentuk budaya lainnya, meskipun terdapat juga kemiripan yang  satu dengan yang  lain, mengalami disintegrasi luar biasa yang berlangsung terus-menerus. Tentara pendudukan Jepang yang bersikap keras dan kejam, serta pengerahan segala potensi, baik berupa tenaga manusia, bahan makanan, kekayaan berupa emas dan perhiasan, dan logam-logam  lain seperti besi dan baja, untuk kepentingan perang dan kemenangan balatentara Jepang, menyebabkan masarakat Indonesia mengalami kemiskinan yang belum pernah dialami sebelumnya. Orang meninggal bukan saja di medan perang atau ketika dikerahkan untuk kerja paksa sebagai romusha, melainkan juga karena kelaparan sehingga bangkai bergeletakan di pinggir jalan di kota-kota. Pengalaman hidup yang keras itu memang mematangkan jiwa bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, namun juga menyebabkan mereka mengenal berbagai nilai hidup dan cara mempertahankan hidup yang sebelumnya tidak biasa seperti mencatut, korupsi, kolusi, dan semacamnya. Pemiskinan yang luar biasa itu disambung dengan revolusi kemerdekaan (1945-1950) sehingga sebagai bangsa dan negara yang baru memproklamasikan kemerdekaan nasionalnya tak dapat segera membangun perekonomian. Bahkan setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda (1950) juga pembangunan ekonomi tidak segera dapat dimulai, karena adanya gebalau politik dan terjadinya pemberontakan di berbagai daerah.            Di pedesaan Tatar Sunda terus terjadi gangguan keamanan sampai tahun 1962. Dengan kata lain, selama kira-kira 20 tahun (1942-1962) orang  Sunda tidak hidup dalam keadaan normal. Para petani tidak dapat menggarap tanahnya dengan baik, para pedagang tak dapat melakukan perniagaannya dengan tenang. Orang-orang tak bisa hidup dengan tenteram, karena selalu dalam ancaman ketakutan. Pertunjukan kesenian yang biasa dilaksanakan kalau malam di perkampungan, tidak dapat dilaksanakan karena gangguan keamanan. Teror yang terus menghantu siang dan malam, menyebabkan para ibu tidak dapat menimang anaknya dengan ceria dan para nenek tidak lagi mendongeng kepada cucunya kalau malam karena jika matahari terbenam mereka harus segera masuk bilik dengan ketakutan, lampu dipadamkan dan percakapan dilakukan dengan bisik-bisik, atau mengungsi ke tempat persembunyian yang dianggap aman.[1]

Dan teror  yang berlangsung selama hampir satu generasi (kalau satu generasi itu lamanya seperempat abad), telah menyebabkan hilangnya banyak tradisi, adat kebiasaan, kepercayaan, jenis kesenian, keterampilan, kebijaksanaan (wisdom), dan entah apa lagi. Tradisi bertani yang erat terkait dengan kepercayaan kepada Sanghyang Sri banyak yang hilang. Bertani tidak lagi dikaitkan dengan kepercayaan akan tuah kesuburan bumi dan kelestarian lingkungan. Dan dengan hilangnya kepercayaan itu, hilang pula berbagai kekayaan tradisi lisan yang selama berabad-abad menjadi kekayaan ruhani orang Sunda. Pertunjukan pantun yang merupakan bagian dari ritual kehidupan dan pertanian,  jarang dipertunjukkan karena sehabis panen orang tak dapat menanggapnya karena gangguan keamanan. Dan ketika keadaan sudah aman, pertunjukan seperti pantun sudah kehilangan hubungan dengan akar kepercayaannya. Dianggap semata-mata sebagai pertunjukan hiburan dan sebagai hiburan dia kalah oleh jenis hiburan lain yang lebih menarik. Untuk mempertahankan eksistensinya, banyak jurupantun yang mencoba menyesuaikan diri dengan hiburan yang waktu itu sedang populer, misalnya dengan selingan gamelan lengkap beserta pasindennya, sehingga lakon pantun yang seharusnya selesai dalam satu malam, jadi berlarut-larut beberapa malam.  Sesungguhnya orang tidak lagi memperhatikan cerita yang disuguhkan oleh juru pantun, melainkan terlena oleh suara gamelan dan nyanyian sang pasinden.  Hal seperti itu terjadi juga dengan  jenis-jenis  kesenian lainnya. Wayang golek misalnya tidak ditonton karena dalangnya piawai atau karena lakonnya menarik, tetapi karena pasindennya terkenal. Orang tidak peduli siapa dalang yang akan tampil,　yang penting pasindennya Upit Sarimanah atau  Titim Patimah. Belakangan muncul dalang-dalang kreatif, seperti Asep Sunandar, tapi mungkin orang lebih tertarik oleh trik-trik permainan golek yang dia lakukan daripada oleh ketapisannya dalam antawacana yang banyak mengandung sindiran-sindiran yang berlapis-lapis.

Ketika menjelang akhir 1960-an, masarakat Indonesia mulai dibenahi oleh rezim Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto, maka Tim Ekonomi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Widjojo Nitisastro meletakkan dasar-dasar ekonomi  yang kapitalistis dengan peranan negara tetap penting seperti dalam ekonomi sosialistis. Sistim kapitalistis tanpa liberalisme ekonomi yang sehat itu akhirnya berujung pada penumpukan modal dan kekayaan  pada keluarga Suharto dan konco-konconya dengan mengurbankan kehidupan rakyat secara keseluruhan yang dijadikan jaminan untuk menghutang terus-menerus yang jumahnya kian lama tiap tahunnya bukan kian mengecil malah kian membengkak, di samping pengurasan kekayaan alam secara habis-habisan, baik yang tumbuh di atas tanah, yang terpendam dalam bumi maupun yang terkandung dalam perut lautan. Kemelaratan yang dialami rakyat dan tidak adanya peluang untuk mencari nafakah  yang wajar di negeri sendiri, juga digunakan oleh pemerintah untuk mengeduk devisa dengan mengirimkan rakyat sebagai babu dan kuli di negeri-negeri lain tanpa mempedulikan nasib mereka sebagai manusia yang sering mengalami perlakuan yang sangat merendahkan HAM dari para majikannya yang menganggap mereka tak lebih dari budak belian, bahkan banyak yang berakhir di tiang gantungan atau dijatuhi hukum pancung.

Moderenisasi dan Westerenisasi

Semboyan yang dikibarkan oleh rezim Orde Baru ialah moderenisasi dan industrialisasi. Moderenisasi sempat menjadi bahan polemik yang ramai, tapi berhenti dengan kesimpulan yang dianggap kebenaran: Westerenisasi no, moderenisasi dan industrialisasi yes. Tanpa perincian yang jelas dalam praktek apa beda moderenisasi dan werterenisasi, karena yang berlangsung sebenarnya hanyalah westerenisasi. Nilai-nilai hidup yang diperkenalkan dan dianut jelas ikut-ikutan orang bule yang dengan kebijaksanaan pariwisata untuk menggaet dolar, membolehkan mereka　masuk tanpa minta visa lebih dahulu selama dua bulan, dan selama dua bulan itu mereka memberi contoh bagaimana hidup kumpulkebo, mengisap ganja dan menjadi kecanduan obat terlarang yang sebenarnya bukan obat sama sekali. Sedangkan nilai-nilai positif yang dikandung kebudayaan Barat seperti etos kerjanya, disiplin pada waktu, kemauan belajar yang tak kunjung jemu dan semacamnya, tidak diperkenalkan dan tidak diikuti sama sekali. Lihat saja filem-filem yang diimpor dan banyak yang ditayangkan pada layar televisi pemerintah sekalipun, bukanlah filem-filem bermutu, melainkan sampah yang memberi conto yang gamblang untuk melakukan tindak kejahatan dan kekerasan, di samping berseks-seks ria. Perbedaan istilah moderenisasi dan werterenisasi yang dipolemikkan entah menghabiskan berapa banyak kertas dan tinta, hanyalah selesai secara verbal dan karena dianggap sudah selesai tak ada yang merasa perlu untuk menelitinya dalam praktek masyarakat.

Maka dalam semangat moderenisasi dan industrialisasi yang menggebu-gebu itu, masalah kebudayaan dilindas tanpa nurani. Daerah-daerah kaya budaya digusur karena di tempat itu terdapat sumber minyak atau dianggap baik untuk mendirikan pabrik yang untuk pekerja kasarnya didatangkan orang-orang dari daerah lain, misalnya pabrik-pabrik tekstil di sekeliling kota Bandung mendatangkan pegawai kasarnya dari Jawa Tengah, padahal sebenarnya untuk pekerja kasar orang-orang di tempat itu pun cukup banyak.  Dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman “orang lain” di lingkungan orang-orang Sunda, maka kelestarian budaya tradisional menjadi terancam dan punah - tanpa terdengar ada pemimpin orang Sunda baik yang berada di daerah yang bersangkutan maupun di tingkat pusat yang jangankan memprotes, mempertanyakan kebijaksanaan Bappeda pun tidak. Misalnya mempertanyakan mengapa daerah pertanian yang paling subur di dataran tinggi Bandung oleh rencana Bappeda Jawa Barat dan Kota Madya dan Kabupaten Bandung disulap menjadi daerah industri dan pemukiman. Bahkan sekarang setelah limbah pabrik-pabrik itu menjadi masalah bagi penduduk dan penyedotan air-tanah oleh pabrik-pabrik itu menimbulkan kesulitan air mandi dan minum bagi penduduk setempat, belum juga terdengar yang mempertanyakannya secara sungguh-sungguh sehingga kepentingan dan kehidupan penduduk setempat terbela.

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda (1950), penduduk dari berbagai daerah berduyun berdatangan dan menetap di daerah Jawa Barat, antaranya disebabkan karena di Jawa Barat kemungkinan mendapat pekerjaan dan pendidikan yang baik lebih banyak terdapat, ditambah pula oleh kebijaksanaan pemerintah RI sendiri tentang kaum non dan ko dalam pengangkatan pegawai pada tahun-tahun pertama setelah pengakuan kedaulatan, sehingga bukan hanya di kota-kota yang penduduk setempatnya banyak tergeser dan tergusur oleh kaum pedatang. Dengan kian banyaknya penduduk pedatang di suatu daerah, maka kehidupan budaya dan keseniannya pun terpengaruh. Kesenian tradisional setempat mendapat terjangan hebat dari segala penjuru berupa berbagai bentuk kesenian dengan  dukungan modal kuat yang ditawarkan dalam kemasan yang apik dan menarik melalui jaringan media elektronik seperti radio, televisi, kaset rekaman, video dan entah apa lagi, dipropagandakan pula melalui media cetak seperti surat kabar dan majalah mewah yang dicetak dengan indah.

Memang ada juga perlawanan berupa bela diri seperti pantun yang menambahkan gamelan dan pasinden, wayang yang menggunakan berbagai trik elektronik, tetapi ada satu hal yang hilang tidak mendapat perhatian: apresiasi masyarakat terhadapnya yang tidak terpupuk karena lembaga pemupukannya rusak akibat masarakat Sunda  mengalami disintegrasi. Perlawanan demikian hanyalah “menunda kekalahan”, karena disintegrasi masarakat Sunda telah menyebabkan berubahnya bukan saja nilai-nilai yang menjadi tumpuan hidup, melainkan juga lembaga adat kebiasaan yang selama ini menjadi tempat pemupukan apresiasi terhadap berbagai bentuk kesenian. Misalnya lembaga hajat kariaan baik untuk menyunat anak laki-laki ataupun menikahkan anak perempuan yang biasanya dilaksanakan sambil menanggap kesenian tradisional Sunda di halaman atau kebun rumah yang empunya hajat, mula-mula diganti pertunjukan kesenian yang ditanggapnya dengan jenis kesenian baru seperti dangdut atau layar tancep, kemudian pindah ke gedung-gedung pertemuan umum atau hotel-hotel tanpa menanggap kesenian sama sekali, karena dianggap cukup dengan mengadakan upacara adat saja –  yaitu upacara bikin-bikinan yang sebenarnya tidak pernah menjadi adat ataupun tradisi dalam masarakat Sunda. Adat bikin-bikinan itu banyak yang mencontoh atau menyontek  adat Jawa yang feodal. Padahal menurut Dr. Kuntowijoyo, di samping kebudayaan Jawa yang feodal ada juga kebudayaan  Jawa yang santri. Tetapi yang banyak dicontohkan dan ditiru adalah Jawa yang feodal, karena rezim Orde Baru melanjutkan neo-feodalisme yang telah ditanamkan akar-akarnya pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh  Pemimpin Besar Revolusi Presiden Sukarno yang mengidentifikasikan dirinya dengan raja Jawa yang segala kehendaknya harus dilaksanakan, meskipun untuk itu rakyat harus makan batu.

Menghilangnya kebiasaan menanggap kesenian tradisional dalam kesempatan  hajat kariaan itu, bukan saja telah menghilangkan lahan pencarian nafkah bagi para seniman  rakyat sehingga minat untuk menjadi seniman tradisional kehilangan salah satu daya tariknya, melainkan juga menghilangkan tempat dan kesempatan untuk memupuk dan membina apresiasi terhadapnya. Proses itu nampaknya tidak disadari baik oleh para seniman maupun oleh para pemimpin masyarakat yang selalu membangga-banggakan kesenian warisan karuhun yang kaya dan bermutu tinggi. Mereka baru terkejut tatkala melihat bagaimana generasi muda tidak lagi berminat menonton seni tradisi yang konon adiluhung seperti wayang, pantun, tembang Sunda, tari topeng, dll. Bagaimana generasi muda akan mempunyai apresiasi terhadap kesenian tradisi kalau kesempatan untuk　melihat atau bertemu dengan  kesenian tradisi itu tak pernah ada atau jarang sekali ada? Menghilangnya tradisi menanggap kesenian dalam kesempatan hajat kariaan tidak diganti dengan memberi kesempatan lain buat anak-anak melihat atau bertemu dengan kesenian tradisi di tempat-tempat lain, misalnya di gedung-gedung yang khusus dibangun untuk mengadakan pertunjukan kesenian tradisi, atau memasukkan pembinaan apresiasi terhadap kesenian tradisi sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah. Bahkan media elektronika seperti radio dan televisi yang dikuasai oleh pemerintah sekalipun tidak pernah secara sadar digunakan untuk ajang pembinaan apresiasi para pendengarnya terhadap kesenian tradisi yang mana pun. Kalaupun ada kesenian tradisi yang sekali-sekali yang jarang muncul dalam layar televisi, maka atas kebijaksanaan pimpinannya untuk mempertahankan “kesatuan dan persatuan” pertunjukan tersebut harus mengalami  penyesuaian dengan - misalnya - mengganti bahasa yang digunakan dalam pertunjukan tersebut dengan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Terdengar memang ada orang yang merasa tidak puas, tapi “kebijaksanaan nasional” di atas segala-galanya, walaupun tak pernah dibuktikan bahwa dengan menggunakan bahasa daerah sesuatu pertunjukan kesenian daerah memang telah membahayakan “kesatuan dan persatuan” ataupun sebaliknya: dengan memakai bahasa nasional, pertunjukan demikian telah menjaga keutuhan bangsa dan negara - bahkan gamblang dibuktikan oleh perkembangan sejarah bahwa sebaliknyalah yang terjadi:   berbagai peristiwa  selama 2-3 tahun terakhir yang hampir memporakporandakan negara kesatuan nyata terjadi kendatipun - atau mungkin  lebih tepat justru karena - berbagai pertunjukan kesenian daerah bahasanya telah dinasionalkan.

Dari uraian tadi, mudah-mudahan dapat disimpulkan bahwa kelestarian kebudayaan, terutama kesenian tradisi Sunda, Betawi dan Cirebon terancam. Keempuan berkesenian tidak diturunkan karena berbagai sebab, termasuk karena kebijakan birokrat yang dipercaya mengurus kesenian tidak memahami bidangnya dan merasa lebih tahu dari para seniman tradisi yang memang umumnya bukan “orang sekolahan”[2]. Dan karena terjadinya  disintegresi masarakat, maka pemupukan apresiasi terhadap kesenian tradisi pada generasi yang lebih kemudian pun terhenti tanpa disadari sehingga tak pernah ada usaha berencana dan terus-menerus untuk mengatasinya. Ketika mulai disadari, tak juga kunjung diikuti oleh  rencana matang yang menyeluruh untuk memperbaikinya. Yang telah dilakukan sampai sekarang hanyalah tambal-sulam yang hasilnya pun tidak atau belum kelihatan. Dengan kata lain, pewarisan budaya, baik keterampilan sang empu seniman maupun pemupukan apresiasi terhadapnya tidak dilakukan. Keadaan demikian tidak hanya dialami oleh kebudayan dan kesenian Sunda, Cirebon dan Betawi saja, melainkan juga dialami oleh kebudayaan dan kesenian suku-suku bangsa lain di seluruh Indonesia. Bahkan tak mustahil telah banyak　yang punah.[3]

Untuk menjaga jangan sampai punah, diperlukan adanya political will dari pemerintah dan para pemimpin bangsa. Dan sampai sekarang political will itulah yang belum pernah kelihatan. Bagaimana akan timbul suatu political will untuk membenahi kehidupan budaya kalau pengertian dan kesadaran  tentang pentingnya kebudayaan dalam berbangsa juga tidak pernah timbul?

Pemerintah tidak pernah menganggap kebudayaan penting

Kalau kita cermati kebijakan-kebijakan pemerintah sejak negara RI didirikan, kita akan melihat bahwa tidak pernah ada yang secara serius menganggap kebudayaan itu penting. Kalaupun ada diucapkan oleh pemimpin pemerintahan, itu hanyalah sebagai lip service belaka, karena dalam program pemerintahannya hal itu tidak pernah tergambar. Jangankan pula usaha nyata yang dilakukannya. Pada masa revolusi pemerintah RI yang baru pernah menyelenggarakan pameran lukisan di ibukota revolusi Yogyakarta dan mengadakan Kongres Kebudayaan di Magelang (1948), tetapi hal itu dilakukan hanyalah untuk memberi kesan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia itu bangsa yang berkebudayaan tinggi dan karena itu pantas menjadi bangsa yang merdeka. Jadi kesenian dan kebudayaan hanyalah digunakan untuk tujuan politik. Sama halnya dengan pemerintah sekarang yang menyatukan kebudayaan di bawah satu atap dengan pariwisata, karena  melihat kebudayaan hanyalah sebagai komiditi yang dapat dijual sehingga bisa memasukkan dolar. Kebudayaan sebagai bagian dari hidup bangsa yang harus ditanamkan melalui pewarisan yang berencana dan teratur kepada generasi yang lebih kemudian tidak pernah disadari - bahkan juga ketika kebudayaan masih satu atap dengan pendidikan. Kebudayaan adalah jatidiri sesuatu bangsa, karena itu seharusnya dilestarikan melalui pendidikan sebagai lembaga pewarisan secara terus-menerus. Ketika bangsa Amerika pada abad ke-19 mulai mempertanyakan jati dirinya karena mereka sadar bahwa sebagai bangsa mereka adalah bangsa baru yang tak jelas sumber budayanya, maka didoronglah pencarian untuk menemukan sumber budayanya. Ketika mereka akhirnya menemukan bahwa sumber budaya mereka adalah kebudayaan Eropa klasik, jadi Yunani dan Latin, mereka pun memasukkan pengajaran tentang kebudayaan Eropa klasik ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah sejak TK sampai perguruan tinggi. Karya-karya klasik Yunani ditelaah,  diterbitkan dan diajarkan. Buku-buku yang memuat pelbagai segi budaya Yunani, baik filsafat, sejarah, kepercayaan, kesusasteraan, kesenian, maupun mitologi dan folklornya diajarkan atau disediakan dalam perpustakaan sekolah yang harus dibaca oleh para siswa.  Penemuan kebudayaan Eropa klasik sebagai sumber kebudayaan Amerika pernah dilukiskan oleh seorang penulis sebagai “anak yang hilang menemukan ibunya kembali”. Pengembangan kebudayaan Amerika selanjutnya bersumber pada budaya “ibunya” itu[4].

Tetapi karena para pemimpin kita tidak menyadari pentingnya kebudayaan, maka kita tak pernah merasa perlu untuk mencari sumber budaya kita seperti bangsa Amerika pernah mencarinya. Ataukah karena kita bangsa pemalas yang tak pernah menganggap berpikir sebagai hal yang penting dalam hidup, walaupun sebagian besar kita memeluk agama Islam　yang dalam Kitab Sucinya, Allah berfirman berulang-ulang menyuruh umatnya berpikir. Kita sudah terbiasa dicekoki orang lain yang memikirkan segala sesuatunya untuk kita. Hakikat kemerdekaan menurut hemat saya - seperti pernah saya katakan pada kesempatan lain — 　adalah merubah mentalitas sebagai obyek menjadi mentalitas sebagai subjek. Tapi penjajahan yang beratus-ratus tahun nampaknya telah membuat bangsa kita terlalu terbiasa menjadi obyek. Terbiasa sehingga telah merasa senang kalau selalu ada orang lain yang mengerjakan berpikir itu untuk kita, walaupun pada akhirnya kita akan kehilangan segala-galanya karena orang yang melakukan berpikir untuk kita itu tentu  tidak akan melakukannya dengan cuma-cuma. Keadaan kita sekarang sudah berada dalam kondisi demikian: kita telah kehilangan kekayaan alam kita, sumber-sumber alam, hutan-hutan kita, kandungan lautan kita, dan entah apa lagi sedangkan utang masih bertimbun yang bunganya pun sudah tidak sanggup kita bayar kalau tidak mendapat utang baru yang akan menambah jumlah beban anak cucu bahkan cicit dan anak cicit kita kelak.

Memang masalahnya mungkin terbentur pada banyaknya sumber yang dapat kita jadikan pijakan masa depan kita. Kita punya kebudayaan adiluhung Jawa, Bali, Sunda, Bugis, Aceh dan suku-suku bangsa lain yang masing-masing mempunyai perbedaan yang cukup besar, sehingga kita tidak tahu yang manakah yang hendak kita jadikan sumber. Yang aneh ialah bahwa kita malah menghindarkan diri dari membicarakan hal-hal demikian, sehingga kita membuat bebegig untuk menakut-nakuti diri kita sendiri, yaitu masalah sukubangsa dijadikan yang pertama dalam SARA. Saya katakan aneh, karena seharusnya kita membicarakan kekayaan kebudayan kesukuan kita secara terbuka, sehingga kita bisa memilih mana yang cocok buat pegangan dan pupuk pengembangan kita sebagai bangsa, dan mana yang tidak cocok yang harus kita tinggalkan. Kami dalam BPB Kiwari pada tahun 1957 misalnya sudah merumuskan bahwa kebudayaan-kebudayaan daerah itu merupakan kenyataan historis yang dapat menjadi modal kita membangun bangsa Indonesia. Bagaimana kita akan memanfaatkan kekayaan kita yang merupakan pemberian Tuhan yang tak terpermanai nilainya itu, kalau kita tidak bisa membahasnya secara terbuka. Karena saya cerewet dan selalu meminta perhatian  dan mengajak membicarakan kebudayaan daerah sehubungan dengan pembinaan kebudayaan nasional, malah saya dituduh “kesukuan”, “kesundaan”, “separatis”, “federalis” dan entah sebutan apa lagi.　Padahal saya ngotot mengajak membicarakannya itu karena saya melihat bahwa dalam kebudayaan-kebudayaan daerah itu ada potensi yang positif untuk pengembangan kebudayaan nasional, tetapi ada juga terkandung nilai-nilai yang tidak cocok, bahkan bertentangan, dengan prinsip demokrasi yang telah dipilih dan ditetapkan oleh para bapak pendiri bangsa Indonesia. Kalau kita dapat membicarakannya secara terbuka dengan hati yang tenang dan kepala yang dingin, kita akan dapat menetapkan nilai-nilai apa dari kebudayaan daerah yang dapat diambil sebagai penunjang kebudayaan nasional, dan nilai-nilai apa yang harus dihindarkan karena bertentangan dengan prinsip demokrasi yang sudah dipilih oleh para bapak pendiri bangsa dan negara kita. Tanpa adanya kesempatan membicarakannya secara terbuka, maka banyak segi kebudayaan daerah yang diperkembangkan adalah justru yang tak sesuai dengan prinsip negara demokrasi seperti menghidup-hidupkan adat dan kebiasaan  yang feodalistis, bahkan juga pemakaian bahasa nasional yang bersumber dari bahasa Melayu yang egaliter, hendak diJawakan atau diSundakan dengan memakai kata-kata yang dianggap “halus” sebagai tanda penghormatan kepada status orang yang dibicarakan atau yang diajak bicara. Kata “putera” menggantikan “anak”, “wanita” menggantikan “perempuan”,  “rawuh” menggantikan “datang”, “ndalem menggantikan “rumah” dll. Kalau pembesar berbicara di muka umum, dikatakan “Bapak Anu berkenan memberikan amanat……”

S. Takdir Alisjahbana “Menang tapi Kalah”

Kita semua tahu tentang adanya “debat besar” yang dikenal dengan judul buku susunan Achdiat K. Mihardja yaitu Polemik Kebudayaan (1948) yang menghimpun debat-debat itu.  Meskipun tidak resmi, yang dianggap sebagai pemenang dalam polemik itu adalah S. Takdir Alisjahbana yang tegas-tegasan mengatakan bahwa kalau ingin maju bangsa Indonesia harus menghirup “roh Barat” artinya mengikuti dan menjadi Barat serta menyatakan tak ada hubungan lagi dengan masa lalu yang disebutnya sebagai jaman  “pra Indonesia”. Tapi kalaupun memang pendapat Takdir ini yang dijadikan kata putus dalam pembangunan kebudayaan nasional Indonesia, tak pernah ada usaha yang berencana dan terus-menerus memasukkan pengajaran tentang “roh Barat” (yang niscaya akan sampai kepada Yunani Kuno juga) agar dikuasai oleh generasi muda bangsa Indonesia. Tak ada buku-buku yang ditulis atau diterjemahkan tentang hal itu kecuali satu dua sebagai usaha perseorangan. Itu pun tak sampai masuk kurikulum, tak sampai masuk ke perpustakaan sekolah - yang memang tidak dianggap penting dalam sistim pendidikan sekolah di Indonesia. Takdir sendiri yang menyusun Pembimbing Ke Filsafat tak sampai selesai melukiskan perkembangan pemikiran Barat - lepas dari mutunya. Pengenalan Indonesia terhadap “Barat” adalah seperti yang pernah dilukiskan oleh Mh. Rustandi Kartakusumah, yaitu sebenarnya hanya berupa pengenalan terhadap Belanda. Belanda itulah yang kita anggap sebagai Barat, paling tidak sebagai wakil Barat yang representatif, padahal kebudayaan Belanda bukanlah yang terpenting dalam lingkungan kebudayaan Barat. Dan ternyata pula, kata Rustandi, pengenalan kita terhadap kebudayaan Belanda pun sebenarnya terbatas kepada kebudayaan ……… Indo saja.[5] Dan kebudayaan Indo ternyata pula tak sampai seperempat abad setelah Rustandi menulis esainya itu, telah lenyap bersama para pendukungnya terakhir yang dipaksa meninggalkan Indonesia pada bagian kedua tahun 1950-an yang meskipun mencoba menghidup-hidupkannya di negeri Belanda namun tak berhasil - tinggal lagi para tetironnya, yaitu bangsa Indonesia yang meniru-niru Indo yang sudah lenyap itu. Dengan demikian kemenangan S. Takdir Alisjahbana dalam “polemik kebudayaan” itu tidaklah dilanjutkan dengan munculnya bangsa Indonesia sebagai bangsa dengan kebudayaan nasional yang bersumber pada “roh Barat”.

Malangnya lawan polemik S. Takdir semuanya menderita gagap. Dr. Soetomo yang menyatakan bahwa bentuk pendidikan Indonesia harus meniru kiai dan pondok, langsung mundur setelah mendapat serangan dari S. Takdir yang menyatakan bahwa hasil pendidikan kiai dan pondok itu ternyata tak bisa membendung penjajahan Belanda dan bahkan dia bilang “……. semangat persatuan yang berpusat kiyai dan pesantrenlah yang menyebabkan jatuhnya bangsa kita”. Sanusi Pane juga mengemukakan pendapat yang tidak kukuh dipertahankannya, padahal pendapatnya itu juga merupakan kompromi antara kebudayaan Barat dan kebudayaan Timur yang menjadi salah satu tema polemik. Bagi Sanusi Pane manusia moderen yang ideal itu ialah percampuran antara Arjuna (representasi kebudayaan Timur) dengan Faust (representasi kebudayaan Barat). Kalau Takdir tegas menuju ke Barat, Sanusi Pane tidaklah menuju ke Timur atau kukuh memegang Timur.[6]

Ketika pada akhirnya kita memproklamasikan kemerdekaan dan mendirikan negara Republik Indonesia, kita melanjutkan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang sebelumnya didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mencukupi kebutuhannya akan tenaga administratif yang terampil untuk melaksanakan eksploitasi kolonialnya dengan tentu saja mencontoh sekolah-sekolah yang ada di negeri asalnya. Di sekolah-sekolah itu, anak-anak Indonesia harus mempelajari hal-hal yang dipelajari oleh anak-anak Belanda di negerinya, antaranya tentang sejarah negeri dan bangsa Belanda dan ilmu bumi Belanda yang tentu saja tak ada manfaatnya bagi mereka yang kebanyakan seumur hidupnya takkan pernah mempunyai kesempatan untuk menginjak negeri Belanda. Setelah negara Indonesia berdiri, maka pelajaran sejarah dan ilmu bumi negeri Belanda dihapuskan diganti dengan pelajaran ilmu bumi dan sejarah nasional Indonesia - walaupun penulisan sejarah nasional itu sendiri baru saja dicoba dimulai seperti  oleh Sanusi Pane dan Muhammad Yamin, yang lebih bersifat penanaman semangat meramu bahan-bahan terbatas yang sumbernya terutama buku-buku yang ditulis oleh para ahli Belanda juga. Di luar ilmu bumi dan sejarah, pelajaran yang lain juga disesuaikan dengan semangat nasional, misalnya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar - walaupun di tingkat perguruan tinggi pelaksanaannya bertahap karena tenaga-tenaga yang cakap kebanyakan masih orang Belanda dan bahasa Indonesia pada waktu itu memang belum mampu untuk menjadi sarana berbagai bidang ilmu. Tetapi apa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu, tetap saja dalam　kerangka pendidikan Belanda yang tidak ada sangkut-paut yang langsung dengan kebudayaan yang hidup di Indonesia, sehingga dengan demikian pendidikan formal melalui sekolah-sekolah di Indonesia tidaklah berfungsi sebagai lembaga pewarisan kebudayaan seperti demikian halnya dengan fungsi sekolah di negeri-negeri lain. Misalnya di Eropa sekolah-sekolah merupakan lembaga pewarisan budaya Barat yang bersumber pada budaya Yunani. Di sekolah-sekolah anak-anak Eropa di negeri mana pun mempelajari sampai batas tertentu kebudayaan yang menjadi sumbernya itu. Tetapi di Indonesia fungsi demikian tidak dilaksanakan oleh sekolah-sekolah.[7] Sejak Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi, anak Indonesia tidaklah diperkenalkan dengan kebuda