BARANGKALI sebagai konsekuensi logis dari pandangan dan pendirian budayanya, Ajip juga terlibat aktif dalam gerakan budaya yang berdimensi politik. Dialah salah seorang aktivis yang tergabung dalam gerakan kesundaan yang kemudaian mencetuskan Front Pemuda Sunda pada dasawarsa 1950-an. Gerakan ini seperti sebentuk kritisisme tersendiri atas kebijakan Jakarta yang dianggap tidak begitu mengindahkan kepentingan-kepentingan daerah. Pokok-pokok pikiran yang dibela dan dikedepankan oleh gerakan tersebut, semisal menyangkut otonomi daerah atau kebijakan di bidang bahasa daerah, hingga kini tetap aktual, dan hingga batas-batas tertentu turut terekspresikan kembali melalui beberapa rekomendasi Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I yang baru lalu.

Ajip sendiri sejauh ini telah menuliskan sikap, pandangan, pendirian, dan pengalamannya menyangkut gerakan tersebut, terutama dalam buku Hurip Waras! Tulisan tersebut merupakan semacam pandangan orang dalam mengenai gerakan tersebut. Namun, sebegitu jauh, belum ada yang meninjau secara kritis, dari posisi orang luar yang relatif berjarak, atas seluk-beluk gerakan tersebut. Hal-ihwal mengenai sangkut paut gerakan tersebut dengan latar belakang sosial, ekonomi, politik dan budaya di daerah Jawa Barat pada suatu periode tertentu, kaitan gerakan tersebut dengan kondisi sosial politik Indonesia di zaman Soekarno, serta orientasi gerakan tersebut terhadap hari depan masyarakat Jawa Barat, kiranya sangat penting dan perlu ditelaah, teristimewa dengan mengandalkan pendekatan sejarah.[]