DALAM pergulatan pemikiran mengenai kebudayaan nasional—sebuah tema besar yang pada tahun 1930-an mengundang polemik di antara kaum cendekiawan Indonesia— pendirian Ajip kiranya menarik ditilik. Pandangan-pandangannya dalam hal ini terekspresikan baik secara tidak langsung dalam karya-karya sastranya maupun secara langsung dalam esai-esainya.

Berbeda dengan segolongan pemikir dan aktivis kebudayaan yang cenderung berpaling ke Barat untuk merumuskan sesusun konsep mengenai kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia, semisal yang dulu didengungkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana seraya mencoba memutuskan perhubungan dengan “kebudayaan prae- Indonesia” atau “kebudayaan setempat-setempat”, Ajip tampaknya lebih cenderung untuk menegaskan bahwa bangunan “keindonesiaan” mesti didirikan sedemikian rupa tanpa mengabaikan pentingnya warisan “kedaerahan”. Dalam hal ini Ajip sepertinya agak dekat dengan pendirian budaya Muh. Rustandi Kartakusuma yang mengkhawatirkan bahwa orientasi ke Barat yang kelewat bersemangat hanya akan menimbulkan gejala “Indosiasi Ciliwung”, sejenis mestijoisme yang tanggung: menjadi sepenuhnya Barat tidak sampai, sedang untuk menjadi betul-betul Indonesia sudah tercerabut dari akar budayanya.

Ajip sendiri tidak pernah menolak Barat atau menampik pengaruh budaya yang diyakini bertiup dari luar lingkungan budaya Indonesia. Sekadar gambarannya, Pustaka Jaya, yang nota bene Ajiplah salah seorang pengelolanya yang terpenting hingga kini, sejak memulai usahanya pada tahun 1971 sangat getol menerjemahkan karya-karya sastra terbaik dunia, baik yang berasal dari Barat (Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dsb.) maupun Timur (Jepang, Mesir, Arab, dsb.) ke dalam bahasa Indonesia sehingga tentu saja dapat memperkaya pergaulan sastra Indonesia dengan sastra dunia. Dialah, teristimewa sewaktu mengelola DKJ, salah seorang yang aktif mendorong rekan-rekannya sesama penulis Indonesia untuk mengindonesiakan karya-karya sastra dunia. Sekurang-kurangnya, sebagaimana yang dapat kita katakan berdasarkan buku Nusa Jawa: Silang Budaya karya Denys Lombard, Ajip termasuk bagian dari generasi penulis Indonesia yang hingga tingkat tertentu turut ditumbuhkan oleh kebijakan budaya Balai Pustaka, institusi yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan hingga kini tetap menyimpan kenangan terhadap zaman Balai Pustaka.

Sementara dalam hubungannya dengan tradisi atau aspek-aspek budaya lokal di lingkungan Indonesia, Ajip menyikapinya secara tidak naif dalam pengertian tidak seperti mengelus-elus barang rongsokan. Sekadar contoh, sejak dasawarsa 1950-an dialah kritikus sastera Sunda yang secara keras dan tak kenal lelah menegaskan agar kesusasetraan Sunda berupaya membangun “kesadaran yang lebih kokoh”: menulis karya sastera bukanlah semacam pekerjaan melipur lara, melainkan semacam jerih-payah untuk memberi kesaksian atas keadaan masyarakat. Pendeknya, pendirian Ajip dalam hal ini kiranya dapat dilukiskan—untuk meminjam peristilahan Ignas Kleden dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan—sebagai memelihara dan turut membangun tradisi tanpa “sikap tradisional”. Ajip pulalah salah seorang di antara segelintir aktivis budaya Sunda yang berkali-kali mengusulkan agar undak-usuk basa Sunda (semacam tata krama berbahasa yang berjenjang-jenjang atau bertingkat-tingkat) tidak perlu lagi terlampau ditekankan, oleh karena di samping cenderung tidak demokratis juga cenderung mematikan minat generasi muda untuk turut memeliharanya dalam komunikasi sosial dewasa ini—suatu ekspresi dari sikap yang berbeda dengan sikap kaum konservatif yang menganggap undak-usuk basa Sunda sebagai bagian dari jati diri Sunda.

Pokok persoalan yang kiranya penting ditinjau dalam hal ini berkaitan dengan realitas sosial di Indonesia yang melatarbelakangi, mendorong dan mengarahkan timbulnya sikap, pendirian dan pandangan kebudayaan seperti yang selama ini diekspresikan oleh Ajip. Juga yang kiranya penting ditinjau adalah sejauh mana sikap, pendirian dan pandangan kebudayaan tersebut turut menjawab tuntutan-tuntutan sosial di Indonesia pada masa tertentu.