Esai A. Kohar Ibrahim

Buku karya tulis Ajip Rosidi yang sebagian besar berupa surat-surat dalam bahasa Sunda yang dikirimkan dari negeri Sakura kepada kerabat, teman dan sementara elit politik Indonesia itu sungguh menarik untuk disimak. Selain beberapa surat dalam bahasa Indonesia dan naskah ceramah serta seberkas sajak-sajak yang memang kental akan muatan makna politik.

Buku ini adalah salah satu bukti lagi akan adanya kaitan antara kebudayaan, khususnya kesenian dan seniman dengan bidang perpolitikan. Suatu hal ehwal yang memang lumrah saja. Jika diingat bahwasanya insan seniman atau budayawan itu ya manusia masyarakat juga. Dan masyarakat manusia itu, sejak timbulnya negara dengan segala aparat pemerintahannya, tak bisa terlepas dari politik. Politik dalam artian yang langsung menyangkut kekuasaan negara atau politik dalam arti yang menyangkut segala bidang kehidupan yang luas. Sebagai hal ehwal yang tak bisa tiada, seperti halnya udara!

Bahwasanya Ajip bukan seorang politikus itu jelas. Juga jelas, bahwa jika diperhatikan riwayat hidupnya, sepak terjangnya, kreativitasnya di bidang kebudayaan, Ajip adalah seorang seniman, seorang cendekiawan kaliber berat yang sedar akan politik. Dan ini bukan baru belakangan ini saja, melainkan sudah sejak zaman Orde Lama (Orla), Orde Baru (Orba) sampai zaman Reformasi hingga kini. Dan dalam bukunya ini, justeru yang menarik adalah bagaimana pandangan politiknya terhadap periode mutakhir dari pertunjukan di arena perpolitikan Indonesia. Suatu pandangan yang cukup mendasar. Yakni, terutama sekali persoalan momentum yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang besar. Persoalan besar itu adalah yang berkenaan dengan peranan dwifungsi ABRI atau Tentara yang menurut pandangannya telah memainkan peran negatip sejak sebelum dan apalagi sesudah berdirinya Orba. Maka dari itu Dwifungsi ABRI harus dihapuskan.

Dalam pada itu, Ajip pun cukup jeli dalam menelaah situasi dan kondisi sejarah perpolitikan kita. Maka, selain Dwifungsi perlu dihapuskan, dia pun menghendaki agar HMS diadili sekalian keluarga dan kroni-kroninya. Juga Birokrasi supaya dikurangi. Negara Intel harus diubah menjadi Negara Demokrasi. Kesenian dan Kebudayaan harus dianggap penting. Akhirnya Ajip berpendapat bahwa Perwakilan dan Diplomat di luarnegeri dikurangi agar tidak mubazir dan memboroskan biaya.

Sebagai seorang cendekiawan yang mengaspirasikan kehidupan demokrasi, adalah menarik dalam bukunya ini Ajip mengungkap soal-soal mitos dan indoktrinasinya. Dikecamnya hal ehwal itu baik yang diberlakukan di zaman Orla maupun di zaman Orba. Kerna, sekalipun materinya berbeda namun intinya sama saja. Yakni pembenaran pendapat yang resmi saja. Tidak boleh ada perbedaan pendapat, apalagi penentangan. Kerna akan dianggap musuh dan boleh dibunuh. Juga tidak boleh meragukan pikiran resmi. “Padahal,” menurut Ajip, “meragukan atau mempertanyakan sesuatu itu adalah persaratan untuk maju berkembang. Dengan mengharamkan sikap meragukan dan mempertanyakan maka kita menutup sendiri jalan untuk maju dan berkembang.” (h 185).

PUISI dan Ajip atau sebaliknya tak juga bisa dipisah-pisahkan. Sejak masa remaja dia sudah menulis puisi. Bahkan termasuk yang tercepat menerbitkan kumpulan puisi (kupuisi). Salah satu diantaranya kupuisi yang terkenal “Ketemu di Djalan” (bersama S.M. Ardan dan Sobron Aidit). Hingga saat ini dia telah menerbitkan 10 kupuisi. Kalini saya tidak bermaksud melakukan penilaian Ajip sebagai penyair dengan sekalian karyanya itu, melainkan hanya ingin menekankan makna puisinya sehubungan dengan arena perpolitikan seperti yang termuat dalam buku “Trang-trang Koéntrang” itu. Hanya 8 judul puisi turut mengisi buku setebal 192 halaman itu, tapi cukup menarik. Menarik, bukan saja kerna keharmonisan isi dan bentuknya, melainkan juga kerna ketajamannya. Menarik juga kerna karya puisinya itu selaras dengan pandangan politiknya yang anti-kediktatoran dan anti-KKN, anti-kaum maling, bunglon dan kaum yang rakus.

Betapa tajamnya kekritisan Ajip dalam puisinya yang berjudul “Pada Pesta Perburuan” untuk mengungkapkan apa yang disebut dengan “pesta demokrasi” dalam rangka pemilu. Seperti kita simak pada bait terakhir: “Ketika perburuan usai / tumpukan daging dibagi di antara penembak piawai / habis tandas sampai pun tulang / Yang terkapar luka-luka habis daya / mendapat perintah mengusung hasil buruan / sebagai bukti untuk mengabdi”.

Ajip secara santai saja dalam mengungkapkan tingkah-ulah manusia dalam situasi gawat dan buas lewat puisi “Perumpamaan” dan “Di Kebun Binatang” serta “Sajak Bunglon”. Kita juga menjadi sangat prihatin dalam menelaah puisi lainnya yang masing-masing berjudul “Terowongan Malam” dan “Tak Tahu Tempatku di Mana”. Sebab suasana terowongan malam itu memang amat mencengkam ibarat kehidupan di suatu negara yang “gemuruh, bermacam suara berebutan kuasa / para penumpang hanya melihat kelam di luar jendela”. Kapankah keadaan yang memprihatinkan itu berakhir? Bila “hanya terdengar suara mereka yang sibuk mengatur / sedang para penumpang 170 juta lelap terbungkam”. Dan Ajip sendiri, sebagaimana kebanyakan orang lainnya, jadi bingung tak tahu di mana tempatnya pabila menyaksikan “para pemimpin berlomba menyanjung”, “kaum cendekiawan berlomba memuji” “demi keselamatan sendiri”. Sedangkan “kaum alim ulama bersaing memburu pangkat” dengan melupakan “tanggungjawabnya terhadap umat”!

AJIP Rosidi dengan karyanya “Trang-trang Koléntrang” sekali lagi telah membuktikan kepiawaiannya sebagai cendekiawan sekaligus sastrawan dan penyair yang sedar politik. Salah seorang contoh gamblang.***

(Musim semi 2002)
Dimuat pada cybersastra.net, Jumat, Mei 10, 2002